Kompas.com - 07/12/2021, 15:30 WIB
Ketua Apindo Sumut Parlindungan Purba (tengah) mewakili pengusaha mengatakan, naik turunnya pasokan gas sangat menggganggu dan merugikan pelaku industri, Selasa (7/12/2021) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIKetua Apindo Sumut Parlindungan Purba (tengah) mewakili pengusaha mengatakan, naik turunnya pasokan gas sangat menggganggu dan merugikan pelaku industri, Selasa (7/12/2021)

MEDAN, KOMPAS.com - Pelanggan gas yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan kelangkaan gas di kawasan industri maupun di luar kawasan industri dalam dua bulan terakhir di Sumatera Utara.

Macetnya suplai gas mengakibatkan produksi tersendat, pengusaha tidak mampu memenuhi permintaan dan membayar ongkos operasional. Pihak yang paling terkena dampaknya adalah para karyawan yang terpaksa dirumahkan.

Ketua Apindo Sumut Parlindungan Purba mewakili pengusaha kepada Kompas.com mengatakan, pihaknya selalu mendorong agar produk ekspor di Sumut tinggi, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang.

Untuk itu, fasilitas dan layanan logistik gas harusnya tidak mengganggu jalannya usaha, pemerintah bertanggungjawab memastikan semuanya berjalan lancar.

Baca juga: Perbandingan Kompor Gas versus Listrik, Mana Lebih Unggul?

"Ini penyakit lama, 2018 pernah terjadi. Saya sampai turun ke Lhokseumawe. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang permanen dan long term. Dampaknya apa? Kalau perusahaan ini gasnya gak ada, produksi turun, ya terpaksa memberhentikan karyawan," ungkap Parlindungan, Selasa (7/12/2021).

Naik turunnya pasokan gas sangat menggganggu dan merugikan. Parlindungan menjelaskan, saat tekanan gas turun, perlu waktu dua hari untuk penyesuaian.

Ketika pasokan gas pipa berkurang, terpaksa mencari sumber lain yaitu Liquefied Natural Gas (LNG) yang harganya lebih mahal.

"Kalau gas pipa, harganya USD 6,71 per MMBTU, sekarang, gara-gara kosong, dapatlah gas dan dijual harganya 13,6 per MMBTU. Ini pun masih kurang sekarang," ucapnya.

Mantan ketua Komite II DPD-RI ini meminta gas pipa bisa dimanfaatkan industri sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet seharga USD 6/MMBTU yang berlaku sejak April 2020.

Padahal, Menteri ESDM telah menegur dan memanggil para pemasok gas yakni North Sumatera Offshore (NSO), Pertamina Hulu Energi-North Sumatera Offshore (PHE-NSO), Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan Triangle Pase Inc (TPI) dan Pertamina EP (PEP).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.