Kompas.com - 02/12/2021, 20:00 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Teti Rohatiningsih, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suwito, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Karsono, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Sentul Waterpark, Kabupaten Cilacap, Rabu (01/12/2021). Dok. Kementerian ATR/BPN.Anggota Komisi II DPR RI Teti Rohatiningsih, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suwito, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Karsono, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Indra Gunawan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Sentul Waterpark, Kabupaten Cilacap, Rabu (01/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Cilacap memiliki program Gerakan Pemasangan Patok Serentak atau disebut Gertak agar masyarakat ikut terlibat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain mengajak masyarakat dalam PTSL, program Gertak juga bertujuan dalam memudahkan proses pengukuran tanah.

Kepala Kantah Kabupaten Cilacap Karsono mengatakan hal ini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/12/2021).

"Kalau semua bidang tanah sudah dipasang patoknya, akan mempercepat pelaksanaan PTSL,” terang Karsono.

Sebagaimana diketahui, PTSL merupakan bagian dari salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Oleh karena itu, Anggota Komisi II DPR RI Teti Rohatiningsih mengatakan, PTSL dapat meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Indonesia.

Baca juga: 100 Sertifikat Tanah Diserahkan ke Masyarakat Kabupaten Cilacap

“Jika seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terbit sertifikat, itu bisa menjadi pegangan masyarakat sebagai aset penting yang harus dijaga,” tegas Teti.

Di samping itu, Teti juga mengingatkan kepada masyarakat Cilacap untuk terus berhati-hati terhadap mafia tanah.

Jika ingin mengurus tanah atau membuat sertifikat, dia memberitahukan agar masyarakat dapat mencari notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kredibel dan memiliki integritas tinggi.

"Pastikan dulu notaris atau PPAT itu tepercaya karena sekarang yang namanya mafia tanah banyak sekali modusnya. Jadi, kita harus sangat berhati-hati ya,” pesan dia.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suwito mengungkapkan, upaya lain yang dilakukan dalam membereskan mafia tanah adalah dengan transformasi digital. 

"Jika semuanya sudah digital, mafia tanah akan sulit untuk mencari celah karena semua datanya sudah masuk sistem,” tutup Suwito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.