Kompas.com - 02/12/2021, 11:30 WIB
Salah satu ruas Jalan Tol Jagorawi disekitar Kampung Makasar, Jakarta, Jumat (7/7). Titik awal pembangunan Tol Jagorawi di Jakarta dimulai titik di sekitar sungai yang dilintasi tol tersebut.

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)
07-07-2017

untuk jalan-jalan metro HERU SRI KUMOROSalah satu ruas Jalan Tol Jagorawi disekitar Kampung Makasar, Jakarta, Jumat (7/7). Titik awal pembangunan Tol Jagorawi di Jakarta dimulai titik di sekitar sungai yang dilintasi tol tersebut. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 07-07-2017 untuk jalan-jalan metro

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jalan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 akhirnya disepakati untuk dibahas dalam rapat paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut terjadi pada rapat kerja komisi V DPR RI yang dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan sejumlah perwakilan dari lembaga terkait.

Dilansir dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (1/1/2021), Basuki mengatakan, penyusunan RUU jalan ini adalah tanggapan atas perkembangan kebutuhan landasan hukum terkini yang belum terakomodasi dalam UU Nomor 38 Tahun 2004.

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyebutkan terdapat beberapa hal penting dalam penyusunan RUU jalan untuk mencitakan penyelenggaraan jalan yang berkeadilan.

Baca juga: 11 Tol Baru Trans-Jawa Beroperasi Saat Natal dan Tahun Baru, Ini Daftarnya

Poin pertama adalah pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini bisa terjadi apabila Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa belum melaksanakan wewenang pembangunan jalan di wilayah yang sudah direncanakan.

Poin selanjutnya adalah pengaturan jalan khusus dan penegasan atas kewajiban badan usaha dalam membangun jalan khsusus sesuai spesifikasi atau konstruksi khusus demi keperluan mobilitas usaha.

"Sanksi administrasi diberikan apabila badan usaha menggunakan jalan umum namun tidak meningkatkan standar dan kualitas," ujar Menteri Basuki.

Tidak hanya itu, Basuki juga menjelaskan harapan yang ingin dicapai melalui RUU jalan ini, seperti mewujudkan pelayanan jalan yang andal serta prima dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelayanan jalan yang berpihak pada masyarakat dimaksud adalah dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi atau bangunan sesuai IMB dan memenuhi persyaratan kelaikan teknis.

Selain itu, RUU tentang jalan juga diharapkan bisa menciptakan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transport terpadu dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk harapan yang terakhir adalah dapat mengusahakan jalan tol yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan memenuhi SPM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.