Survei: Jutaan Orang Akan Mudik Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melakukan dua rangkaian survei sebagai bentuk kajian dalam perumusan kebijakan seiring Natal dan tahun baru di tengah pandemi Covid-19.

Survei ini tentang potensi mobilitas masyarakat pada masa Natal dan tahun baru. Jumlah responden sebanyak 97.855 orang dengan margin of error sebesar 0,003 persen.

Hasil survei dipaparkan Menhub Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (1/12/2021).

"Kami melakukan survei secara berkala ingin mengetahui bagaimana keadaan masyarakat," ujar Budi.

Baca juga: Empat Ruas Tol Bakal Terapkan Sistem Ganjil Genap Saat Libor Natal, Ini Rinciannya

Survei pertama dilakukan mulai 11-20 Oktober 2021 secara daring. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan penyebaran kuesioner melalui WhatsApp, Instagram, dan SMS Blast.

Hasilnya, dominasi dari masyarakat Jawa-Bali menunjukkan, masih terjadi pergerakan setara 12,8 persen. Sementara di Jabodetabek sebanyak 13,5 persen.

"Kalau secara Nasional ada 19,9 juta dan Jabodetabek itu ada 4,4 juta yang ingin mudik," jelasnya.

Kemudian, survei kedua dilakukan mulai 7-18 November 2021. Namun, survei ini lebih detail dibandingkan survei yang pertama.

Pengambilan sampel dilakukan dengan tracking method terhadap responden yang menjawab akan melakukan perjalanan pada survei pertama dengan penyebaran melalui Broadcast WhatsApp dan SMS.

"Lebih detail dan ada suatu perkembangan yang lebih konservatif dari masyarakat. kami bagi dalam tiga kualifikasi," cetus Budi.

Pertama, apabila Pemerintah hanya melakukan pergerakan pengetatan, maka yang akan mudik sebanyak 10 persen atau 16 juta.

Kedua, jika Pemerintah menetapkan PPKM pada level tertentu seperti 3 atau 4, maka akan turun menjadi 9 persen atau 15 juta.

Terakhir, apabila Pemerintah melakukan pelarangan mobilitas, maka akan turun lagi menjadi 10 juta atau 7 persen.

Di sisi lain, khusus untuk masyarakat Jabodetabek, akan ada 12 persen atau 4 juta orang yang akan pulang apabila Pemerintah hanya melakukan pembatasan kapasitas.

Selanjutnya, apabila menerapkan PPKM level 3 hasilnya ada 11 persen atau 3,5 juta. Namun, jika memberlakukan pelarangan, maka yang pulang masih ada 8 persen atau sebanyak 2,6 juta.

Menanggapi hasil survei kedua ini, Budi menyampaikan, pada satu sisi menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak berpergian saat libur Natal dan tahun baru.

"Tetapi melihat jumlah yang ingin bergerak itu sebanyak 10 juta (nasional) atau dari Jakarta sebanyak 2,6 juta, jumlah itu cukup signifikan mengakibatkan satu lonjakan Covid-19 di daerah ataupun di Jakarta," pungkasnya.