Terlibat di IKN Baru, REI Bangun Properti Berbagai Jenis, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus mempersiapkan segala hal terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur.

Real Estat Indonesia (REI) juga ditunjuk Pemerintah untuk terlibat di dalamnya dan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) IKN khusus.

Sebagai wadah koordinasi dengan Pemerintah dalam pembagian porsi pembangunan kawasan di ibu kota baru.

Ketua Pokja IKN-REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, pihaknya akan terlibat dalam beberapa sektor pembangunan di IKN.

Namun tidak hanya terbatas pada perumahan, melainkan juga pengembangan kawasan.

Baca juga: Bakal Investasi di IKN Baru, UEA Minati Tiga Sektor, Apa Saja?

"Tentu kami akan masuk di sektor hunian, tapi selain itu juga industri, kawasan komersial, pendidikan, hingga kesehatan akan kami dukung," katanya dalam konferensi pers virtual bertajuk Launching Situs Data Properti Terintegrasi Untuk Ibu Kota Negara Baru di Akun Youtube Rumah123, Jumat (12/11/2021).

Menurut dia, soal bentuk skema dukungannya masih dalam pembahasan. Apalagi Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN masih di DPR RI dan belum ditetapkan.

"Yang pasti skemanya saling menguntungkan dan meringankan Pemerintah. Kami sudah menyiapkan diri, tinggal menunggu arahan Pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin  menambahkan, hunian pertama yang akan dibangun di IKN yakni untuk para PNS.

"Itu akan menjadi trigger-nya. Jadi REI akan mengisi hunian komersial untuk publik, mal, perkantoran, dan fasilitas komersial yang lainnya," ucap dia.

Pihaknya akan lebih banyak pada pengembangan lifestyle ibu kota baru. Sehingga suasananya sama seperti kota-kota besar lainya di Indonesia.

Baca juga: UEA Disebut Investasi Rp 142 Triliun di IKN, Ini Sektor yang Bakal Dibangun

"Yang kami create itu. Sementara Pemerintah hanya menyiapkan perumahan untuk PNS," jelasnya.

Rusmin menyampaikan, pengembangan kawasan IKN menjadi mimpi besar Presiden Jokowi. Sehingga pihaknya menjawab dengan mengedapankan investasi swasta.

Hal ini karena sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan 90 persen pengembangan IKN dilakukan swasta dengan tujuan tidak membebani keuangan negara.

Dia menyebut para investor luar negeri juga sudah mulai menanyakan perihal rencana pembangunan ibu kota baru dan cukup antusias menantinya.

"Mereka ingin mengetahui kondisi di Kalimantan Timur, rencananya seperti apa, dan juga menanyakan apa yang sekiranya mereka bisa ikut terlibat (investasi)," pungkasnya.