Kompas.com - 22/10/2021, 11:09 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil terkait adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu surveyor kadaster atau juru ukur berlisensi dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, validitas pengukuran sertifikat tanah yang dilakukan oleh surveyor kadaster tersebut bersifat semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pertama, penyebab sertifikat Program Sertifikat Tanah Gratis (PTSL) bermasalah. Sebab, pengukuran melibatkan pihak ketiga, yaitu surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat," imbuh Junimart seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

Menanggapi hal itu, Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

Baca juga: Konflik Pertanahan Tak Kunjung Beres, Sofyan Djalil Didesak Mundur

Menurutnya surveyor kadaster berlisensi adalah legal dan merupakan mitra Kementerian ATR/BPN.

"Soal pendapat bahwa ada surveyor kadaster luar yang bekerja untuk pengukuran tanah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, itu pendapat yang salah sama sekali. Untuk pengukuran tanah, Kementerian ATR/BPN bisa menggunakan tenaga dari luar yaitu juru ukur yang berlisensi," kata Taufiqulhadi kepada Kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Taufiqulhadi menjelaskan bahwa surveyor kadaster ini mendapatkan lisensi dari lembaga resmi negara.

Mereka telah lulus setelah mengikuti serangakain ujian dan dinilai layak untuk mendapatkan lisensi.

"Mereka hadir karena dijamin oleh Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 33 tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Ada Undang-udangnya, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Baca juga: Bagaimana Komitmen Pemerintah Berantas Mafia Tanah?

Untuk diketahui, Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 33 tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi menjelaskan, Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.

Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.

"Surveyor Kadaster adalah seorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang
dihasilkannya," bunyi aturan tersebut seperti dikutip melalui laman bphn.go.id, Jumat (22/10/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.