Kompas.com - 18/10/2021, 16:00 WIB
Sosiasliasi PTSL Kementerian ATR/BPN. Dok. Kementerian ATR/BPN.Sosiasliasi PTSL Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur Asnaedi mengungkapkan, masih rendahnya animo masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayahnya.

"Belum semua masyarakat memahami arti penting dari sertifikat hak atas tanah sehingga dalam program PTSL, kita masih temukan beberapa kendala dan hambatan terkait dengan animo masyarakat," ujar Asnaedi, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (18/10/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kalimantan Timur kepada pemilik tak kunjung diambil.

Padahal, imbuh Asnaedi, pihaknya telah melakukan berbagai cara, mulai dari mengundang hingga membuka stan di kantor-kantor desa.

Lalu, masyarakat juga tidak mau memiliki Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Walaupun ada solusi dengan terutang, tapi masyarakat masih keberatan dengan terutang itu," tutur dia.

Baca juga: Masyarakat Cuek Hambat Pendaftaran Tanah di Konawe Utara

Terkait dengan hal ini, dia meminta bantuan Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sertifikat ini sangat penting untuk kepastian hukum.

Selain itu, juga bermanfaat dalam akses ke permodalan dan sebagai alat agar terhindar dari sengketa pertanahan.

Menurut Ketua Panitia Sosialisasi sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol dalam Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parenggi, program PTSL tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi, kerja sama, dan bantuan dari para pemangku kepentingan juga masyarakat sekalian tentunya akan menyukseskan program baik ini," terang Uunk.

Sementara itu, Aus mengungkapkan, Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki proyek besar seperti ibu kota negara (IKN) baru sangat rentan dengan masalah pertanahan.

Maka dari itu, kesadaran masyarakat tentang kepemilikan sertifikat atas tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum juga mengantisipasi adanya sengketa dan konflik ke depan.

"Betapa pentingnya kesadaran masyarakat karena PTSL ini sangat penting untuk kita ikuti, jadi jika timbul masalah baru yang berkaitan dengan hukum atas tanah, tidak menyalahkan salah satu pihak," pungkas Aus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.