Kompas.com - 17/10/2021, 12:50 WIB
Mintalah kejelasan kepada pengembang tentang PPJB (Perjanjian Perikatan untuk Jual Beli). Jika pengembang tidak bersedia memberikan draft PPJB dengan jelas, ada baiknya jangan lanjutkan untuk membeli apartemen tersebut karena akan berisiko bagi calon konsumen. www.shutterstock.comMintalah kejelasan kepada pengembang tentang PPJB (Perjanjian Perikatan untuk Jual Beli). Jika pengembang tidak bersedia memberikan draft PPJB dengan jelas, ada baiknya jangan lanjutkan untuk membeli apartemen tersebut karena akan berisiko bagi calon konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap maraknya pengembang properti bodong.

Menurutnya, pengembang nakal seringkali memanfaatkan celah ketidakpahaman calon konsumen terhadap mekanisme pembelian rumah atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengembang nakal sering kali melakukan aksinya dengan memanfaatkan ketidakpahaman calon konsumen terhadap mekanisme pembelian rumah dan aturan PPJB untuk memanipulasi kepercayaan konsumen," tutur Khalawi kepada Kompas.com, Minggu (17/10/2021).

Baca juga: Ingat-ingat Cara Jitu agar Tak Tertipu Bujuk Rayu Pengembang Bodong

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman, berikut aturan sederhana PPJB yang harus dipahami calon konsumen untuk menghindari penipuan jual beli properti:

1. Rumah hanya dapat ditawarkan/dipasarkan kepada konsumen setelah memiliki;

a. Kepastian peruntukan ruang
b. Kepastian hak atas tanah
c. Kepastian status penguasaan rumah
d. Perijinan perumahan; dan
e. Jaminan atas pembangunan perumahan.

2. Untuk dapat melakukan PPJB harus terpenuhi kondisi ;

a. Status kepemilikan tanah,
b. Hal yang diperjanjikan,
c. Persetujuan Bangunan Gendung (PBG),
d. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
e. Keterbangunan paling sedikit 20 persen
f. Sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi, dengan rincian (i) Rumah tunggal atau Rumah deret keterbangunan paling sedikit 20 persen dari seluruh jumlah unit Rumah; (ii) Rumah susun keterbangunan paling sedikit 20 persen dari volume konstruksi.

Baca juga: Pengembang Bodong Kembali Berulah, Bikin REI Tambah Gerah

Selanjutnya, dalam hal pengawasan pelaksanaan PPJB notaris wajib memastikan terpenuhinya persyaratan PPJB termasuk menginformasikan hak.

"Salah satu tips kepada calon konsumen perumahan agar tidak terjerat penipuan pengembang nakal calon pembeli sebaiknya mempelajari PPJB sebelum penandatanganan dalam jangka waktu paling singkat tujuh hari," tambah Khalawi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.