Mau Bangun Infastruktur Pengendali Banjir? Ini yang Perlu Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dalam membangun infrastruktur pengendalian bencana banjir perlu dilakukan pendekatan teknikal dan struktrutal.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jateng, Sabtu (16/10/2021).

Basuki meninjau progres pekerjaan prasarana pengendali banjir di Sungai Tuntang, Kabupaten Demak dan Sungai SWD I dan 2, Kabupaten Kudus.

“Seluruh pendekatan teknikal atau struktural melalui pembangunan fisik infrastruktur harus dilakukan dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir,” kata Basuki.

Baca juga: Bendungan Leuwikeris Punya 4 Manfaat, Kurangi Banjir 25 Tahunan

Namun menurutnya, hal itu saja bekum belum cukup, karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural.

“Pendekatan non-teknikal dan non-struktural yang perlu dilakukan seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Kementerian (PUPR) sedang membangun prasarana pengendari banjir di beberapa daerah aliran sungai (DAD) di Provinsi Jawa Tengah.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana beberapa DAS yang ditata yakni yang berlokasi Sungai Tuntang di Kabupaten Demak dan Sungai Serang Wulan Drainase (SWD I dan 2) di Kabupaten Kudus.

Program penataan dan normalisasi sungai tersebut dinilai bisa mengurangi risiko bencana banjir di sebagian wilayah kota/kabupaten yang menjadi pusat kegiatan perekonomian Jateng bagian utara.

Sungai Tuntang memiliki panjang 139 km, mengalir melewati Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak . Hulu sungai berada di kaki Gunung Merbabu dan berakhir di laut utara Pulau Jawa.

Baca juga: Bendungan Leuwikeris Terganjal Ketersediaan Lahan, 7 Hektar Belum Bebas