Kompas.com - 16/10/2021, 09:00 WIB
Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) hutan dan sertifikat hak atas lahan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) hutan dan sertifikat hak atas lahan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melaksanakan pilot project (proyek percontohan) lokasi pencadangan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif di empat provinsi di Indonesia.

Keempat provinsi tersebut yakni, Sumatra Selatan tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin seluas 30.306,29 hektar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Kalimantan Timur berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 3.842,31 hektar, Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Pulang Pisau seluas 5.500,94 hektar, serta Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang seluas 14.310,42 hektar.

Proyek percontohan lokasi pencadangan HPK tidak produktif ini dilakukan sebagai upaya percepatan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, perlu dilakukan koordinasi agar persamaan dan keputusan di tingkat kebijakan serta mendapatkan kesepakatan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Kita formulasi policy (aturan). Setelah ada yang konkret dan sudah ditentukan berikutnya implementasi dalam beberapa aspek," kata Sofyan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (15/10/2021).

Baca juga: Proyek Percontohan TORA Diharapkan Hasilkan Redistribusi Tanah Berkelanjutan

Menurut Sofyan, proyek percontohan yang dilaksanakan ini bisa lebih baik dan efektif karena terdapat anggaran yang merupakan pinjaman dari luar negeri dan dapat digunakan secara fleksibel.

"Kita juga ada konsultan dan kontraktor dibayar dengan anggaran tersebut dan dengan melalui pengawasan yang ketat sehingga program bisa terlaksana," terang Sofyan.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mendorong para instansi pemerintah untuk secepatnya mengusulkan permohonan dalam rangka penyediaan TORA dari alokasi kawasan hutan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruanda A Sugadirman.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.