JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan katalog elektronik merupakan upaya untuk memodernisasi pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi supaya lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akuntabel.
Pelaksanaan katalog elektronik sektoral menjadi perhatian utama, tujuannya agar pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR bisa lebih cepat dan transparan, sehingga mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan rakyat," kata Yudha dalam penandatanganan kontrak payung katalog elektronik sektoral bidang SDA dan Bina Marga di Jakarta, Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Katalog Elektronik Dorong Optimalisasi Penyediaan Rangka Baja Permanen
Menurutnya katalog elektronik akan menghubungkan perusahaan jasa konstruksi dengan produsen atau penyedia barang dan jasa.
Khusus di bidang SDA dan Bina Marga Kementerian PUPR terdapat sebanyak 12 penyedia jasa yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai penyedia jasa komoditas mobile pump, komoditas jalan jembatan dan komoditas preservasi jalan.
Keduabelas penyedia jasa tersebut yaitu:
Yudha menjelaskan katalog elektronik didesain seperti marketplace, di mana setiap barang dan jasa yang tersedia memiliki harga yang pasti.
Dengan begitu, akan memudahkan terutama bagi Kementerian PUPR dalam kebutuhan memesan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif.
Hal ini tentu berbeda dengan model pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang atau secara konvensional.
"Karena modelnya itu marketplace maka semua harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa itu bisa kita kontrol. Kalau dia terlalu mahal maka ada korektifnya, dan juga sebaliknya. Sehingga proses untuk harga itu benar-benar realiable," tutur Yudha.
Saat ini pihaknya sedang menyusun Surat Edaran (SE) Evaluasi Kewajaran Harga pengadaan barang dan jasa di katalog elektronik tersebut.
"Jadi kita tentu ingin, pemerintah mendapatkan harga barang dan jasa yang terjangkau. Tetapi di sisi lain juga memberikan keuntungan yang baik bagi para produsen," jelasnya.
Hingga Oktober 2021, Kementerian PUPR telah berhasil menayangkan sebanyak empat kategori sektor PUPR di laman katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu:
"Keenam kategori beserta variasinya yang telah tayang dalam katalog elektronik tersebut telah dimanfaatkan dan dilakukan purchasing baik oleh Kementerian PUPR maupun oleh instansi pemerintah lainnya," pungkasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.