Sepanjang 2020, Sejumlah 56.943 Rumah Rusak akibat Bencana Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana alam yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020 lalu telah menyebabkan banyak kerugian, termasuk kerusakan 56.943 rumah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Aliansi Strategis Habitat for Humanity Indonesia Andreas Hapsoro dalam Housing Forum 2021, Kamis (15/10/2021).

“Salah satu tantangan perumahan di Indonesia adalah bencana. Terjadinya bencana ini membuat kebutuhan hunian meningkat,” ujar Andreas.

Frekuensi bencana yang terjadi dewasa ini erat kaitannya dengan perubahan iklim. Seperti bencana kekeringan, banjir dan badai siklon juga meningkat dala beberapa dekade terakhir.

Baca juga: Pemerintah Tawari Developer Bangun Rumah di Lahan Negara

Peningkatakan ini diperkirakan akan terus berlanjut termasuk badai Seroja yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NT) yang merupakan tren baru.

"BMKG sudah bilang ini akan makin sering. Jadi masyarakat urban akan semakin rentan terkena bencana,” jelasnya.

Selain bencana alam, masalah perumahan di Indonesia juga mengalami beragam masalah kompleks. Mulai dari ketersediaan dana hingga kendala aturan. 

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR pada awal tahun 2020, backlog perumahan mencapai 7,64 juta unit rumah.

Jumlah ini terdiri dari 6,48 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak berpenghasilan tetap.

Kemudian untuk masyarakat MBR dengan penghasilan tetap 1,72 juta unit dan bagi non-MBR fixed 0,56 juta unit rumah. Pemerintah sendiri menargetkan bisa membangun 1 juta rumah per tahunnya.

Baca juga: 10 Kota Ini Disebut Metropolis, tapi Belum Bebas Permukiman Kumuh

Andreas mengaku untuk mencapai target 7,64 juta rumah ini, masih banyak kendala yang dihadapi.

Sebagai organisasi nirlaba yang melayani program pembangunan rumah layak huni, Habitat for Humanity Indonesia akan berfokus pada strategi penyediaan perumahan agar bisa berjalan dengan baik.

“Kami melihat masih ada masalah sistemik yang dihadapi misalnya pinjaman bank untuk pembelian rumah hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap serta akses pekerja informal masih terbatas,” terang Andreas.

Karena itu, Habitat for Humanity Indonesia harus menjalin kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, institusi dan lembaga terkait untuk mengurangi kesenjagan pada ekosistem perumahan di Indonesia.