Kompas.com - 08/10/2021, 07:00 WIB
Ilustrasi air bersih THINKSTOCKS/KENZAZAIlustrasi air bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Pusat mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk serius melarang warganya mengeksploitasi air tanah secara masif.

Hal ini karena eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah dan mengakibatkan Jakarta semakin potensial terendam air laut pada masa yang akan datang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengimbau Pemprov DKI Jakarta menyediakan air baku bagi masyarakat.

Dengan penyediaan air baku ini, diharapkan warga DKI Jakarta tidak lagi menggunakan air tanah.

Baca juga: Perhatian, Warga Jakarta Bakal Dilarang Gunakan Air Tanah

"Karena DKI Jakarta tidak punya sumber air, sehingga masyarakatnya memanfaatkan air di dalam tanah. Dengan demikian, kita harus mencegahnya," ucap Diana dalam Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD), Senin (4/10/2021) lalu.

Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, untuk menghentikan pengambilan air tanah tentu harus diiringi dengan stok air bersih yang merata untuk masyarakat yaitu dengan cara penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Harus ada suplai air yang cukup dulu di Jakarta, baru bisa regulasi atau pak Gubernur DKI Anies Baswedan bisa bilang stop penggunaan air tanah. Makanya kami buat waduk di Karian di Banten, untuk suplai air minum di Tangerang dan Jakarta, juga ada di Jatiluhur 1 dan Jatiluhur 2," tutur Basuki, Selasa (05/10/2021).

Menanggapai hal ini Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menilai larangan penggunaan air tanah tak pantas untuk diterapkan.

Pasalnya, sumber air baku warga Jakarta kini hanya bersumber dari dua lokasi, yaitu Waduk Jatiluhur dan air tanah.

Baca juga: Agar Tidak Gunakan Air Tanah, Bangunan Harus Punya Rain Harvesting

"Coverage pengadaan air pipa kita baru 64 persen kan tidak pantaslah kalau kita melarang air tanah itu, tapi air belum ada, kan begitu," kata Yusmada dikutip dari Tribunjakarta, Selasa (05/10/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.