Banyak PPAT Jadi Kaki Tangan Mafia Tanah, Modusnya Peminjaman Akun

Kompas.com - 07/10/2021, 08:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, praktik mafia tanah juga melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN bakal menerapkan berbagai penindakan untuk memerangi praktik mafia tanah.

Hal ini menyusul sejumlah laporan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum PPAT.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mencontohkan terkait adanya pembuatan akta yang seharusnya tidak diperbolehkan. Sebab, tanah yang akan ditransaksikan masih dalam proses peradilan.

"Akibatnya, pembeli tanah dirugikan dalam persoalan ini. Lalu, ada PPAT yang meminjamkan akun kepada orang lain. Ada juga oknum PPAT yang menjadi kaki tangan mafia tanah," katanya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Surat Terbuka Brigjen TNI di Antara Sengketa Tanah Warga dan Bantahan Ciputra

Sofyan tidak segan-segan bertindak tegas terhadap oknum PPAT ataupun BPN yang terlibat melakukan pelanggaran.

"Apabila PPAT tidak bisa dipercaya dalam melaksanakan tugasnya dengan standar kode etik, maka akan jadi masalah besar," ujarnya.

Sofyan menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan memberikan hukuman disiplin kepada oknum PPAT yang melanggar kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) memegang peranan penting dalam pembinaan dan pengawasan para PPAT.

"Saya sangat menginginkan, baik MPPP maupun MPPW, dapat memberikan peringatan dan ambil tindakan. Bila perlu sebagai shock therapy sampai kemudian terjadi new normal, di mana PPAT mengikuti ketentuan dan kode etik yang kita miliki," jelasnya.

Baca juga: Sengketa Tanah Terus Berulang, BPN Ungkap Penyebabnya

Dia pun berharap agar PPAT dan jajaran Kementerian ATR/BPN meninggalkan pola-pola kerja lama dan memiliki komitmen untuk memerangi mafia tanah.

"Kita harus satu perahu dalam hal ini. Kita akan menegakkan hukum atas tanah karena dengan itu kepastian hukum dalam bidang pertanahan akan terjadi," tutupnya.

Sebagai informasi, jumlah PPAT yang terdaftar di aplikasi www.mitra.atrbpn.go.id sebanyak 21.193 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.