Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tumpang Tindih Regulasi Hambat Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Kompas.com - 27/09/2021, 15:30 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya perbedaan dan tumpang tindih regulasi menjadi tantangan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan kecil di Indonesia.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan hal ini dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (27/9/2021).

"Kalau tidak sensitif dalam menangani, maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan,” ungkap Surya.

Surya melanjutkan, kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dinilai cukup unik karena terletak di antara kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah laut, serta hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu.

Lebih dari itu, ada beberapa kondisi lainnya yang membuat situasi di wilayah ini menjadi kompleks.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait.

Hingga kini, pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Tanah di Pulau Kecil, Terluar, dan Pesisir Akan Diberi Kepastian Hukum

GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan Reforma Agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jika dilihat dari perspektif Kementerian ATR/BPN, kata Surya, pihaknya akan memberikan kejelasan subyek hukum dan hak.

“Kami mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP)," lanjutnya.

Namun demikian, hal ini nantinya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia mengatakan, partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangatlah penting.

“Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah (Pemda) yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya," kata Surya.

Dengan pemahaman para pemangku kepentingan terkait yang lebih mendalam, peluang untuk melakukan perubahan dan memahami konflik dan pembangunan yang lebih intensif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat dimungkinkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com