PHRI Jakarta Tolak Program Sertifikasi CHSE Kemenparekraf, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menolak program sertifkasi Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan kondisi industri hotel saat ini tengah terpuruk, kebijakan CHSE semakin membebani pelaku industri di sektor tersebut.

"Kami Pimpinan BPD PHRI Jakarta menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi CHSE bagi industri pariwisata khususnya sektor hotel dan restoran, jika dilakukan saat ini karena bersifat kontra produktif dari upaya kami yang berusaha bangkit dari keterpurukan," kata Sutrisno dalam konferensi pers virtual, Senin (27/9/2021).

Menurut Sutrisno, program CSHE ini tidak gratis. Artinya untuk mendapatkan sertifikasi CHSE pelaku industri hotel harus mengeluarkan biaya.

Baca juga: Hotel Hybrid, Konsep Baru Bagi yang Ingin Bekerja Sambil Berlibur

Dia mengasumsikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hotel di Indonesia saat ini ada sebanyak 29.243 hotel.

Jika biaya sertifikasi CHSE ditetapkan Rp 10 juta per hotelnya, akan terkumpul sebanyak Rp 292 miliar per tahunnya.

Belum lagi ditambah dengan 118.069 restoran. Jika diasumsikan biaya CHSE untuk restoran Rp 8 juta per unitnya maka akan ada pengeluaran sebesar lebih dari Rp 944 miliar.

"Jadi biaya-biaya itu yang akan sangat memberatkan kami. Ini termasuk negative sum game, transfer economic value dari hotel dan restoran kepada pelaku usaha lain pelaksana sertifikasi CHSE. Kami menganggap ini adalah bentuk ketidakadilan," ucap dia.

Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan, sejak kemunculan dan penerapan CHSE ini belum memberikan dampak signifikan terhadap usaha hotel dan restoran.

Dia menilai CHSE hanya bersifat sebagai marketing gimmick dengan labeling “I do Care”.