Kompas.com - 23/09/2021, 15:19 WIB
Lokasi ditemukannya jasad Tamjis (73) di kawasan hutan petak 38, RPH/BKPH Ngliron wilayah Desa Ngliron, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tegah, Sabtu (18/5/2019). Dokumen Polres BloraLokasi ditemukannya jasad Tamjis (73) di kawasan hutan petak 38, RPH/BKPH Ngliron wilayah Desa Ngliron, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tegah, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya terkait struktur dan penyelenggaraan, Pemerintah juga tengah menyusun aturan terkait modal awal bank tanah melalui Peraturan Pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari mengatakan hal ini dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Modal awal bank tanah ini juga sedang kita susun PP Penyertaan Modal Negara (PMN)," terang Embun.

Penyusunan PP dilakukan karena badan bank tanah akan terbentuk ini dan juga mulai beroperasi pada tahun ini.

Embun menuturkan, bank tanah ini diharapkan dapat menyelesaikan banyak permasalahan pertanahan.

Baca juga: Dua Perpres Bank Tanah Tengah Disusun, Dapat Izin Prakarsa dari Setneg

Untuk diketahui, bank tanah mendapatkan modal awal sebesar Rp 2,5 triliun agar bisa  menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Melalui bank tanah, tanah telantar nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan.

Aturan bank tanah sendiri tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah.

Bank tanah ini merupakan badan khusus, bukan badan layanan umum (BLU).

Bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank tanah ini merupakan badan khusus, bukan badan layanan umum (BLU). Badan ini disebut sui generis atau lembaga yang dibentuk melalui Undang-undang (UU) dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah, namun bersifat otonom atau independen.

Bank tanah juga disebut land manager yang akan menginventarisasi, melakukan manajemen, serta mengatur peruntukan tanah.

Seperti yang diketahui, tanah merupakan sumber daya alam (SDA) maupun ruang pembangunan yang kebutuhannya semakin meningkat, misalnya untuk Reforma Agraria sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.