Kompas.com - 23/09/2021, 13:39 WIB
Ilustrasi bank tanah Kompas/Agus Susanto (AGS)Ilustrasi bank tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari mengatakan, dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait bank tanah tengah disusun.

"Bank tanah ini sekarang kita lagi menyusun dua Perpres terkait dengan struktur dan tata kelola berikut remunerasinya," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, terdapat dua Perpres bank tanah yaitu terkait struktur dan tata kelola atau penyelenggaraan bank tanah.

Hingga kini, kedua Perpres beserta remunerasinya tersebut sudah mendapatkan persetujuan izin prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Embun mengungkapkan, terdapat 25.000 hektar tanah telah diinventarisasi sebagai tahap pertama.

Baca juga: 25.000 Hektar Bakal Jadi Obyek Pertama Bank Tanah

Pada tahapan ini, Pemerintah akan memperhatikan tanah telantar terlebih dahulu ketimbang tanah sengketa maupun lainnya.

Tanah tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai bank tanah yang nantinya diperuntukkan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan.

Selain itu, sekitar 30 persen tanah tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi Reforma Agraria.

Aturan bank tanah sendiri tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah.

Bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Bank tanah ini merupakan badan khusus, bukan badan layanan umum (BLU). Badan ini disebut sui generis atau lembaga yang dibentuk melalui Undang-undang (UU) dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah, namun bersifat otonom atau independen.

Bank tanah juga disebut land manager yang akan menginventarisasi, melakukan manajemen, serta mengatur peruntukan tanah.

Seperti yang diketahui, tanah merupakan sumber daya alam (SDA) maupun ruang pembangunan yang kebutuhannya semakin meningkat, misalnya untuk Reforma Agraria sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.