Kompas.com - 16/09/2021, 17:19 WIB
Pintu masuk Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang resmi disahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertemakan teknologi dan manufaktur. KOMPAS.COM/HAMZAH ARFAHPintu masuk Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang resmi disahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertemakan teknologi dan manufaktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik bisa menjadi lokomotif untuk perbaikan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, berlangsungnya pandemi selama satu setengah tahun ini membuat kondisi perekonomian di Indonesia terganggu dan butuh berbagai tindakan pemulihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satunya adalah meningkatkan potensi ekspor melalui 19 KEK, termasuk KEK Gresik yang baru saja diresmikan.

“Salah satu KEK yang diharapkan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi Indonesia adalah KEK Gresik,” ujar Airlangga dalam acara Kompas Talk dengan tema “Peran & Tantangan KEK Mendorong Ekspor,” Kamis, (16/9/2021).

Baca juga: Semester I-2021, KEK Fasilitasi Ekspor hingga Rp 3,66 Triliun

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2021, KEK Gresik memiliki kegiatan utama berupa industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi.

Nantinya, terdapat industri pengolahan asap sulfat sebagai produk sampingan dari smelter. Ini juga dapat digunakan pada industri pupuk.

“Ke depannya akan terus dibangun ekspansi dari smelter metal dan besi baja serta tembaga. Sehingga daerah ini merupakan tempat yang cocok untuk pembangunan industri hilir elektronika,” jelas Airlangga.

Saat beroperasi penuh pada tahun 2036 mendatang, target investasi KEK Gresik adalah 15,5 miliar dolar AS (Rp 220,9 triliun) dan bisa menyerap tenaga kerja hingga 199.818 orang.

Menurut Airlangga, keberhasilan KEK tidak lepas dari dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Daerah.

Baca juga: Rencana Induk KEK Tanjung Kelayang Ditunda Akibat Refocusing Anggaran

Sementara cepat lambatnya pembangunan tergantung kepada para stakeholder baik Pempus, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK.

“Pemprov maupun Pemerintah kab/kota harus memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan KEK. Misal menerbitkan Perda terkait fasilitas dan kemudahan di daerah serta melakukan koordinasi intens antara pengelola KEK dengan para stakeholder,” tegas Airlangga.

Dia menambahkan, Kementerian Perekonomian Indonesia menaruh harapan pada KEK Gresik, juga pada KEK lainnya sehingga bisa turut serta dalam membangun sentra perekonomian regional serta ekonomi nasional yang berdaya saing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.