Andreas Lucky Lukwira
Penggiat @Naikumum dan Pengamat Bus

Penggiat @Naikumum dan Pengamat Bus

Bisakah Petugas Dishub Memeriksa Kendaraan di Jalan Raya?

Kompas.com - 09/09/2021, 13:00 WIB
Petugas Dishub menghentikan bus yang mengangkut warga ke lokasi vaksinasi Covid-19, Selasa (7/9/2021). Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyebut, dua petugas itu memeras supir bus dengan meminta uang Rp 500.000. Dok Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)Petugas Dishub menghentikan bus yang mengangkut warga ke lokasi vaksinasi Covid-19, Selasa (7/9/2021). Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyebut, dua petugas itu memeras supir bus dengan meminta uang Rp 500.000.

PENGAMAT transportasi sekaligus Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan, pada tanggal 7 September 2021 mengunggah dugaan pungli yang dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI terhadap bus yang sedang membawa rombongan masyarakat miskin menuju lokasi vaksinasi.

Kedua oknum petugas Dishub disebutkan menghentikan bus di dekat ITC Cempaka Mas dan kemudian diduga meminta uang sebesar Rp 500.000 kepada pengemudi bus, dengan ancaman bus akan dikandangkan jika tidak diberikan uang sejumlah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lantas bisakah petugas Dishub memberhentikan kendaraan dalam rangka pemeriksaan di jalan?

Secara umum kewenangan melakukan pemeriksaan, atau tindakan di jalan diatur dalam pasal 264, 265 dan 266 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal-pasal tersebut diturunkan ke dalam PP 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan sendiri baik dalam UU 22/2009 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 adalah petugas Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Khusus untuk PPNS sendiri diatur dalam pasal 266 ayat (4) UU 22/2009 bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS wajid didampingi oleh petugas Polri.

Hal ini penting, karena selain wewenang yang diberikan oleh UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, petugas Polri sendiri memang memiliki wewenang dari UU Kepolisian untuk menghentikan dan memeriksa orang.

Adanya pendampingan oleh pihak kepolisian dapat juga dilihat sebagai mekanisme pengawasan agar pemeriksaan oleh PPNS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kembali ke kasus yang disampaikan Azaz Tigor Nainggolan, apakah pemeriksaan tersebut sesuai aturan?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.