Selamatkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Investigasi dan Audit

SAYA prihatin ketika mendengar kabar pembengkakan ongkos konstruksi atau overrun cost Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Jika proyek ini dijalankan dengan normal, seharusnya tanpa biaya APBN. Namun akhirnya harus ada pilihan penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelamatkan mega proyek ini.

Berdasarkan laporan PT KAI (Persero), kebutuhan investasi proyek KCJB membengkak dari 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs 1 USD = Rp 14.280 ) menjadi 8 miliar dolar AS atau naik 1,9 miliar dolar AS, setara Rp 114,24 triliun.

Setelah diadakan efisiensi ternyata dapat turun sedikit dari perkiraan awal mencapai 8,6 miliar dolar AS atau setara Rp 122,8 triliun. Selisih ini membutuhkan injeksi PMN lagi sebesar Rp 4,1 triliun kepada KCIC melalui PT KAI (Persero).

Belum lagi, terdapat biaya tidak terduga pada pengadaan lahan yang dapat membengkak hingga 35 persen yang disebut KCIC.

Pada proses pengadaan lahan, di dalamnya terdapat pengerjaan relokasi fasos dan fasum, relokasi SUTT PLN, relokasi utilitas PDAM/Pertamina/Telkom, jalan akses, dan auxilarry building yang belum didetailkan dalam perencanaannya.

Evaluasi KCJB

Jarak kereta cepat atau high speed rail (HSR) Jakarta-Bandung adalah 142 kilometer yang dikonversi menjadi 36 menit dengan tiga kali perhentian atau stasiun.

Mulai dari Halim lalu berhenti di Karawang, Walini, dan Tegalluar. 

Jarak ini terlalu pendek bagi HSR untuk digeber dengan kecepatan maksimal 350 kilometer per jam. Sementara di negara lain HSR berjalan dengan jarak infrastruktur rata-rata 400-an kilometer.