Menerka Nasib Jurassic Park di Pulau Rinca Pasca Status Komodo Terancam Punah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah mengerjakan proyek "Jurassic Park" di Taman Nasional Komodo (TKN) tepatnya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.

Jurassic Park merupakan istilah untuk geopark yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keputusan pemerintah membangun lokasi ini dengan konsep geopark adalah agar bisa menarik lebih banyak wisatawan namun tetap mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi secara berkelanjutan.

Karena akan dijadikan pusat wisata premium atau istilah yang digunakan pemerintah adalah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), maka beberapa fasilitas pun dibangun.

Baca juga: UNESCO Minta Indonesia Hentikan Proyek Jurassic Park di Taman Nasional Komodo

Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR telah menganggarkan Rp 69,96 miliar untuk penataan kawasan ini. Mulai dari pembangunan pusat informasi, sentra suvenir, kafe, dan toilet publik.

Dibangun pula kantor pengelola kawasan, area swafoto, klinik, gudang, ruang terbuka publik, penginapan untuk peneliti, dan pemandu wisata (ranger).

Kemudian ada juga area trekking untuk pejalan kaki dan selter pengunjung yang didesain melayang agar tidak mengganggu lalu lintas komodo.

Meskipun bisa menjanjikan keuntungan berlimpah, namun pembangunan geopark ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat sekitar dan organisasi pencinta lingkungan.

Bahkan Komite Warisan Dunia (WHC) UNESCO melalui dokumen bernomor nomor WHC/21/44.COM/7B, meminta Pemerintah Indonesia menghentikan seluruh proyek pembangunan Jurassic Park di kawasan TNK.

Baca juga: Jurassic Park, Penolakan Warga, dan Upaya Perlindungan Habitat Komodo

Mereka menilai pembangunan dapat memengaruhi Outstanding Universal Value (OUV) properti sebelum peninjauan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang relevan oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).

Menanggapi peringatan UNESCO ini, Direktur Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, hal tersebut harus serius disikapi Pemerintah Indonesia.

"Seharusnya Pemerintah menghormati peringatan dari UNESCO. Spesies komodo ini adalah warisan dunia, karena itu, komodo bukan hanya milik Pemerintah Indonesia aja," ujar Umbu dalam wawancara bersama Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, menurutnya, peringatan dari UNESCO juga menggambarkan bahwa Pemerintah Indonesia selama ini tidak becus mengurusi masalah TNK.

"Hal-hal yang menyangkut konservasi ini yang seharusnya ditangani pemeritah. Namun, mereka malah membuka ruang yang besar untuk pariwisata. Sekerang terlihat bawa TNK tak lagi menjadi lahan konservasi, namun hanya bisnis semata," tegas Umbu.

Nasib Geopark di Masa Depan

Pembangunan geopark sampai saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah. Namun, ada kabar anyar, bahwa Komodo baru saja dinyatakan sebagai hewan yang masuk dalam status terancam punah.

Baca juga: Apakah Taman Nasional Komodo Bisa Dicoret dari Situs Warisan Dunia UNESCO?