Kompas.com - 03/09/2021, 14:09 WIB
Kementerian ATR/BPN menyerahkan 5.000 sertifikat tanah di Provinsi Riau Kementerian ATR/BPNKementerian ATR/BPN menyerahkan 5.000 sertifikat tanah di Provinsi Riau

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Riau.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengatakan, pemberian sertifikat tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola administrasi pertanahan melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi concern Presiden Joko Widodo.

Program PTSL akan mampu menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang selama ini terjadi, seperti tumpang tindih, termasuk juga mafia tanah.

"Masyarakat yang mau berusaha bisa menjadikan sertipikat ini sebagai jaminan, pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Banyak orang sebelumnya terpaksa ke rentenir, besar sekali bayarnya. Dengan sertipikat tanah yang ada, masyarakat tidak perlu pergi ke rentenir," kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (03/09/2021).

Baca juga: Cara Mendapatkan Perizinan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Sofyan mengeklaim, Kementerian ATR/BPN kini sudah semakin baik dan akan terus memperbaiki layanan pertanahan agar lebih memudahkan masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar pada tahun 2025.

"Jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir konflik, karena ada tanahnya, ada ukurannya, ada sertipikatnya," jelasnya.

Dalam kunjungannya, Sofyan juga menyambut baik usulan Gubernur Riau agar Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau membantu percepatan program PTSL.

Salah satunya dengan menyediakan anggaran, khususnya untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) demi meringankan beban masyarakat.

"Kalau bupati atau wali kota menyediakan anggaran untuk pra sertipikat itu akan sangat memudahkan. Lalu untuk pembayaran BPHTB itu bupati dan wali kota bisa membuat kebijakan mengurangi bahkan sampai dengan 100 persen," tutur dia.

Sementar itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Muhammad Syahrir menyebutkan bahwa program PTSL telah berjalan 49,25 persen atau sebanyak 1.859.267 bidang tanah yang sudah terdaftar.

Untuk tahun 2021 ini, Provinsi Riau mendapatkan target PTSL Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 105.770 bidang dan sudah selesai 100 persen.

"Alhamdulillah, karena pak bupati, pak wali kota sudah turun ke lapangan, kendala-kendala sudah mengerucut, sudah mengecil, jadi sudah bisa kami atasi," ucap Muhammad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.