Kompas.com - 02/09/2021, 20:00 WIB
Foto lokasi lumpur Lapindo, Sidoarjo dari antariksa Foto lokasi lumpur Lapindo, Sidoarjo dari antariksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan yang dihadapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penanganan sosial bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur terbentur karena belum adanya payung hukum.

Penanganan sosial ini baik di dalam maupun di luar Peta Area Terdampak (PAT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Kementerian PUPR tengah melakukan beberapa upaya sebagai tindaklanjut dalam menangani permasalahan tersebut.

Baca juga: Tuntaskan Ganti Rugi Lapindo, Pemerintah Butuh Rp 1,5 Triliun Lagi

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/9/2021).

"Jadi, kami mengejar dan berkoordinasi untuk penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait mekanisme jual-beli tanah dan bangunan di luar PAT," jelas Jarot.

Saat ini, sedang dalam tahap proses harmonisasi di Biro Hukum Kementerian PUPR untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sekretariat Kabinet.

Kedua, penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penuntasan permasalahan di dalam PAT (sesuai hasil rapat pembahasan dengan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan HAM pada 3 Juni 2021).

Hingga kini, Kementerian PUPR masih menunggu tindaklanjut dari rapat yang telah dilaksanakan itu.

Sedangkan pembayaran tanah beda fungsi sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), saat ini menunggu rapat dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang Tata Cara Eksekusi Pembayaran dengan tim verifikasi.

Baca juga: 12 Tahun, Pemerintah Guyur Rp 11,27 Triliun Ganti Rugi Korban Lapindo

Selain itu, menunggu kekurangan pembayaran yang diprogramkan pada Tahun 2022 mendatang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.