Kompas.com - 27/08/2021, 11:00 WIB
1.838 warga dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan, menerima sertipikat tanah hasil dari kegiatan Reforma Agraria, Redistribusi, dan Konsolidasi Tanah 2019, Selasa (26/11/2019). Biro Humas Kementerian ATR/BPN1.838 warga dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan, menerima sertipikat tanah hasil dari kegiatan Reforma Agraria, Redistribusi, dan Konsolidasi Tanah 2019, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6,7 triliun atau tepatnya Rp 6.756.091.792.000.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menjelaskan, tambahan anggaran ini dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, penanganan permasalahan tanah dan tata ruang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, pengendalian pemanfaatan ruang, serta implementasi birokrasi digital melayani di bidang tata ruang dan pertanahan pada tahun 2022.

Ini diharapkan agar Kementerian ATR/BPN dapat mendorong terwujudnya transparansi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kebutuhan anggaran tambahan dimaksud diperuntukan untuk percepatan pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum," kata Himawan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (27/08/2021).

Kegiatan yang mendukung tambahan anggaran tersebut berupa dukungan ketersediaan data potensi aset dan akses dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Peroleh Pagu Indikatif 2022 Sebesar Rp 8 Triliun

Lalu, dukungan food estate (lumbung pangan) baru dan ibu kota negara (IKN), pelaksanaan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian, percepatan pembentukan kantor modern berbasis digital dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan yang efektif dan efisien, peningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta dukungan strategis nasional dalam mencegah korupsi.

Untuk diketahui, Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 8 triliun atau tepatnya Rp 8.003.434.525.000.

Ini didasari oleh Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (PPN/Bappenas) Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021.

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mewakili Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, pihaknya memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.

"Lalu, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan data secara rinci terkait sertifikat tanah," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.