Kompas.com - 22/08/2021, 19:00 WIB
Foto udara pembangjnana sirkuit motogp Mandalika, di lokasi ini masih ada sejumkah warga yang bertahan karena sengketa lahan mereka belum tuntas. Belakang warga mengaku mengalami perampokan dan pencurian di areal sirkuit ini. FITRI RFoto udara pembangjnana sirkuit motogp Mandalika, di lokasi ini masih ada sejumkah warga yang bertahan karena sengketa lahan mereka belum tuntas. Belakang warga mengaku mengalami perampokan dan pencurian di areal sirkuit ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga asal Mandalika Amaq Saepuddin terlibat sengketa lahan dengan Indonesia Tourim Development Corporation (ITDC).

Amaq menolak permintaan pengosongan lahan miliknya seluas 10.500 meter persegi sebagai bagian dari proyek pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepada Kompas.com, Amaq mengungkapkan alasan penolakan pengosongan lahan karena belum mendapatkan uang ganti rugi dari ITDC.

Kuasa Hukum Amaq Saepuddin yang juga pendiri LBH Madani Setia Dharma mengatakan lahan seluas 10.500 meter persegi itu telah dimiliki Amaq melalui penggarapan dan pembukaan kawasan hutan sejak tahun 1973.

Baca juga: Sengkarut Mandalika, Tumpang Tindih Hak Tanah dan Ganti Rugi Tak Dibayar

Adapun bukti kepemilikan lahan tersebut yaitu surat segel pembukaan lahan atau penggarapan yang dikeluarkan oleh kantor desa setempat tahun 1980.

Setia mengatakan pembukaan lahan kawasan hutan milik Amaq ini tidak dilakukan di atas tanah milik negara atau tanah yang merupakan hak orang lain.

"Jadi harus dipahami, yang dimaksud tanah negara adalah tanah milik negara. Dan untuk diartikan sebagai tanah milik negara, negara harus punya alas hak lebih dahulu. Jadi dalam hukum pertanahan tidak ada yang dimaksud dengan tanah negara," kata Setia saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/08/2021).

Inilah lahan yang dikalim Amaq Bengkok (75) sebagai miliknya. Lahan itu tengah keruk untuk pembangunan Sirkuit MoyoGP Mandalika. Komnas HAM turun tangan memantau penyelesaian sengketa lahan tersebut.FITRI R Inilah lahan yang dikalim Amaq Bengkok (75) sebagai miliknya. Lahan itu tengah keruk untuk pembangunan Sirkuit MoyoGP Mandalika. Komnas HAM turun tangan memantau penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Namun di sisi lain, ITDC juga mengeklaim bahwa lahan Amaq Saepuddin itu merupakan Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diberikan pemerintah kepada ITDC untuk digarap sebagai bagian dari proyek KSPN Mandalika.

Lalu pertanyaannya berhakkah Amaq Saepuddin mendapatkan ganti rugi atas lahan tersebut?

Menanggapi hal itu, Ahli Hukum Pertanahan Eddy Leks mengatakan, pada dasarnya setiap pemilik tanah berhak mendapatkan ganti rugi atas lahannya yang digarap untuk pembangunan infrastruktur pemerintah.

Baca juga: Belum Dapat Ganti Rugi, Warga Tolak Pengosongan Lahan di Mandalika

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.