Biden Sebut Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Apa Solusi Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membuat geger atas prediksi tenggelamnya DKI Jakarta dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Pernyataan ini dia sampaikan ketika menyinggung bahaya pemanasan global saat berpidato di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Selasa (27/07/2021) waktu setempat.

“Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?” terang Biden.

Dalam pidatonya ini, Biden juga mengingatkan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global bisa saja mengubah doktrin strategis nasional.

Baca juga: Waspada, Tahun 2050 Jakarta Bakal Tenggelam!

Jauh sebelum hebohnya pernyataan Biden ini, wilayah utara Jakarta memang diprediksi bisa tenggelam secara menyeluruh pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi lebih lanjut dari pemerintah.

Hal ini diketahui dari laporan yang diterima Kompas.com dari Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, Senin (31/05/2021).

"Tanpa intervensi, para ahli memperkirakan Jakarta Utara akan tenggelam seluruhnya pada 2050," tulis laporan tersebut.

Dalam laporan Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, proyek-proyek infrastruktur pelabuhan dan air di Jakarta bisa menelan biaya konstruksi bernilai tinggi yakni 62,3 miliar dollar AS atau senilai Rp 889,3 triliun.

Tak hanya itu, dibangun juga jaringan pipa sekitar 4,5 miliar dollar AS atau setara Rp 64,2 triliun.

Sebagian besar biaya pembangunan infrastruktur ini berasal dari pembangunan proyek Giant See Wall atau lebih dikenal sebagai Tanggul Laut Raksasa sebesar 40 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 571 triliun.

Baca juga: Jakarta Diprediksi Tenggelam Tahun 2050, Pemerintah Didesak Tuntaskan Infrastruktur Pengendali Banjir

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Tanggul Laut Raksasa dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa pembangunan tanggul pantai dan sungai sebagai fase awal atau kurun waktu 2014-2018.

Tahun 2014, pembangunan tanggul Tahap I dilakukan di Pluit, Jakarta Utara sepanjang 75 meter.

Dilanjutkan tahun 2016-2018, pembangunan Tahap II sepanjang 4,5 kilometer terdiri dari dua paket.

Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 kilometer dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 kilometer.

Infrastruktur air ini dirancang untuk melindungi pantai utara Jakarta dari naiknya permukaan air laut dan mengurangi risiko banjir.

Namun demikian, belum ada pembaruan dari kelanjutan pembangunan proyek yang juga disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).

Terlepas dari tantangan itu, Pemerintah pada akhirnya akan terus ditekan untuk menyelesaikan proyek tersebut mengingat ancaman kenaikan permukaan laut di Kota Jakarta dan sekitarnya semakin masif.

Jika tak segera diselesaikan, fenomena ini juga akan mengganggu kegiatan ekonomi dan mata pencarian warga di utara Jakarta.

Tak hanya di ibu kota, risiko banjir pada dasarnya terus terjadi dan berdampak ke seluruh Indonesia.

Baca juga: Jakarta Terus Alami Penurunan Tanah, Prediksi Biden Bisa Terjadi

"Kami berharap, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur juga mempertimbangkan risiko terkait hal ini (banjir)," lanjut laporan Fitch.