Sektor Konstruksi Diganjar Perpanjangan Insentif Pajak, Begini Ketentuannya

Kompas.com - 16/07/2021, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan resmi memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir 2021.

Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, insentif pajak perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu.

"Sektor itu yang tertahan sehingga perlu lebih didukung laju pemulihannya seperti jasa kesehatan, pendidikan, angkutan, konstruksi, dan akomodasi," terang dia seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/07/2021).

Khusus sektor konstruksi, penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah Wajib Pajak (WP) Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

WP P3-TGAI ini tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Baca juga: Insentif PPN Katrol Penjualan Modernland Kuartal I Rp 341 Miliar

Penerima insentif ini merupakan WP yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan tersebut.

WP Penerima P3-TGAI ini ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP diberikan sejak masa pajak Januari 2021 sampai dengan
masa pajak Desember 2021.

Adapun ada beberapa Kewajiban Pemotong Pajak terkait pemanfaatan insentif PPh Final Jasa Konstruksi DTP seperti berikut ini:

  • Pemotong Pajak dimaksud harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
  • Pemotong Pajak harus membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021”.
  • Laporan Realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  • Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan, tidak dapat memanfaatkan insentif.
  • Pemotong Pajak dapat menyampaikan pembetulan Laporan Realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.