Tahun 2030, Tak Ada Lagi Pemukiman Kumuh di Perkotaan

Di sisi lain, banyaknya lokasi BPM yang harus didampingi akan menjadi tantangan tersendiri. Namun ia yakin, Tim Kotaku mampu melakukan tugas dan mencapai target program tanpa hambatan.

Baca juga: Awalnya Kumuh, Dua Kawasan Kini Jadi Obyek Wisata Bahari Baru

"Ini sudah kita buktikan, dimana hampir satu tahun lebih kita melakukan pendampingan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai cara dan media, Alhamdulillah sampai saat ini kita belum mengalami hambatan yang berarti," tutur Mita.

Program Kotaku menjadi salah satu instrumen bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19, melalui pelaksanaan kegiatan dengan Cash For Works (CFW) serta Pola Padat Karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.

Program Kotaku ini merupakan salah satu program yang dilakukan dengan pola padat karya. Setiap tahun, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR selalu menganggarkan untuk kegiatan padat karya program Kotaku tesebut.

Pada tahun 2021, anggaran kegiatan padat karya untuk program Kotaku dialokasikan sebesar Rp 976.600.000 untuk 2.099 lokasi dan ditargetkan dapat menyerap sebanyak 49.379 tenaga kerja.

Baca juga: Kawasan Cideng Kumuh dan Terbengkalai, Potret Pengelola Kota Tidak Kreatif

Berdasarkan data e-Monitoring per tanggal 7 Juni 2021 realisasi keuangan kegiatan padat karya program Kotaku ini bahkan telah mencapai 56,97 persen atau sebesar Rp 551.261.300 dari total target anggaran untuk program Kotaku tahun ini.

Ada pun untuk realiasi fisiknya mencapai 14,24 persen dengan jangkauan lokasi yaitu sebanyak 1.002 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 59.994 orang.

Tak ada lagi pemukiman kumuh tahun 2030

Pemerintah menargetkan tahun 2030 Indonesia bebas pemukiman kumuh di perkotaan.

Hal itu terungkap dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020.

Dalam laporannya tercatat bahwa terdapat target penurunan pemukiman kumuh perkotaan yang dibagi menjadi tiga periode yaitu:

Periode 2017-2019

Targetnya 78 persen pelayanan air minum, 27.000 hektar target penurunan pemukiman kumuh perkotaan, dan 75 persen pelayanan sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47 triliun.

Periode 2020-2024

Targetnya 88 persen pelayanan air minum, 17.000 hektar target penurunan pemukiman kumuh perkotaan, dan 85 persen pelayanan sanitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 128 triliun.

Periode 2025-2030

Targetnya 100 persen pelayanan air minum, 0 persen pemukiman kumuh perkotaan dan juga 100 persen pelayanan sanitasi, anggarannya yaitu sebesar Rp 170 triliun.

Dengan target seperti itu, pemerintah ingin pada tahun 2030, seluruh pemukiman di perkotaan merupakan smart living atau hunian yang cerdas.