Ini Aturan Operasional Jasa Konstruksi Non-Publik Selama PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali, penyelenggaraan jasa konstruksi infrastruktur publik merupakan salah satu sektor usaha yang dapat beroperasi secara penuh 100 persen dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Namun, dalam Inmedagri ini tidak disebutkan bahwa sektor konstruksi non-publik, dalam hal ini properti seperti perumahan, perhotelan, perkantoran, kawasan industri, dan ritel komersial,  boleh beroperasi secara normal.

Kepada Kompas.com, Kamis (08/07/2021), Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto mengatakan terkait operasional jasa konstruksi baik publik dan non-publik, mengacu pada dua aturan utama.

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Memperburuk Kondisi Investasi Properti

Aturan tersebut adalah pertama, Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inmen PUPR) Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Aturan kedua adalah Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

"Sejak tahun 2020 yang jadi acuan kami di Kementerian PUPR adalah Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020 dan SE Mentri PUPR Nomor 18/SE/M/2020," kata Trisasongko.

Inmen PUPR Nomor 02/IN/M/2020 menyebutkan bahwa sektor jasa konstruksi masih dapat beroperasi penuh dengan syarat menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Selanjutnya, skema protokol pencegahan Covid-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan Covid-19.

Satgas Covid-19 ini berjumlah lima orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan empat anggota yang mewakili pengguna jasa dan penyedia jasa.

Baca juga: Sambut World Superbike, Konstruksi Jalan Kawasan The Mandalika Dipercepat

Pengguna jasa dan penyedia jasa, sebagaimana lampiran I poin A, wajib membentuk Satgas Pencegahan Covid-19 yang menjadi bagian dari unit keselamatan konstruksi.

Sementara SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 mengatur tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

"Untuk kategori konstruksi non-publik, sejauh itu masuk kategori konstruksi silakan me-refer atau mengacu pada SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020," imbuh Trisasongko.

Jika merujuk pada SE tersebut, maka aturan dan kebijakan terkait jasa kontruksi berarti meliputi konstruksi publik dan non-publik.

Hanya, terkait aktivitas kantornya apakah beroperasi 100 persen atau stop sama sekali memang tidak diatur dalam SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020. Untuk Menerjemahkan hal ini, tergantung kebijakan yang akan diambil.