PLBN Baru Bakal Dibangun di Kalbar, Pemerintah Bantu Legalisasi Aset

Kompas.com - 30/06/2021, 17:00 WIB
Utusan Presiden Jokowi ketika mengantar paket bantuan tas & peralatan sekolah untuk anak-anak di perbatasan Kalimantan Barat. Facebook/IstimewaUtusan Presiden Jokowi ketika mengantar paket bantuan tas & peralatan sekolah untuk anak-anak di perbatasan Kalimantan Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Dengan rencana tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mendukung legalisasi aset, baik bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, bisa mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat pada masa mendatang.

Demikian disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra dalam laman resmi Kementerian ATR/BPN, Rabu (30/06/2021).

"Tata ruang juga harus menjadi kunci di sini, bagaimana pembangunan, mau ke arah mana, seperti apa, itu semua ada di tata ruang, dan barangkali nanti kita perdalam karena sudah siap dan sepakat untuk bekerja sama," ujar Surya.

Sependapat dengan Surya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Barat Ery Suwondo mengatakan, eksistensi negara tentunya menjadi hal mutlak, salah satu bentuknya yaitu legalitas dalam bentuk sertifikat tanah.

"Dengan adanya aspek legalitas, tentunya ke depan akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan wilayah perbatasan," kata dia.

Baca juga: Pembangunan Wilayah Perbatasan Dipercepat, Kalbar Jadi Provinsi Potensial bagi Perdagangan Internasional

Menurutnya, pengembangan wilayah perbatasan memang harus segera dibangun demi meningkatkan pendapatan daerah setempat, juga memberikan devisa.

Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sambas Yuliana mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan yaitu dengan menjadikan lahan wilayah perbatasan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Oleh karena itu, perlu dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat setempat.

Ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

"Kita memang harus duduk bersama, semua yang ditugaskan semua yang termasuk dalam Inpres, itu karena waktunya sudah tinggal 1 tahun 8 bulan," terang Yuliana.

Sebelumnya, Surya juga telah meninjau PLBN Aruk yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.