UKM Bisa Ikut Tender Konstruksi Rp 15 Miliar, Ini Syaratnya

Kompas.com - 21/06/2021, 19:00 WIB
Ilustrasi konstruksi. RhumbixIlustrasi konstruksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyedia barang dan jasa yang tergolong Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat mengikuti proyek paket tender konstruksi pemerintah hingga Rp 15 miliar.

Hal itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sebelum adanya peraturan tersebut, batasan penyedia yang termasuk dalam kategori UKM hanya bisa mengikuti paket tender proyek konstruksi pemerintah senilai Rp 2,5 miliar.

Baca juga: Tahun 2022, Pemerintah Targetkan 81.200 Tenaga Konstruksi Bersertifikat

"Saat ini melalui Perlem Nomor 12 Tahun 2021, penyedia yang tergolong UKM telah dapat mengikuti proyek tender pemerintah senilai Rp 15 miliar. Aturan itu berubah dari sebelumnya yang batasannya hanya bisa mengikuti tender proyek senilai Rp 2,5 miliar saja," kata Roni dalam diskusi virtual, Senin (21/06/2021).

Meski demikian, Roni menjelaskan, tidak semua proyek senilai Rp 15 miliar atau di bawahnya dapat diikuti oleh penyedia UKM secara umum, melainkan harus sesuai kualifikasi.

Dia mencontohkan jika tender proyek yang membutuhkan teknologi tinggi dalam pengerjaannya, maka UKM yang tidak memiliki kualifikasi itu tidak dapat ikut dalam tender.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi usaha kecil itu boleh ikut masuk selama punya kompetensi di sana. Meskipun nilai proyeknya di bawah Rp 15 miliar, kalau tidak sesuai kompetensi dan kualifikasi ya tidak dapat ikut tender," tegas Roni.

Untuk diketahui, LKPP menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Salah satu PerLKPP yang dikeluarkan adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X