Legalisasi Aset Pulau Terkecil dan Terluar untuk Kedaulatan RI

Kompas.com - 21/06/2021, 12:28 WIB
Daerah perbatasan. Maximilianus Agung PribadiDaerah perbatasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan, legalisasi aset pulau-pulau terkecil dan terluar bukan sekadar pendaftaran sertifikat tanah, melainkan terkait teritori, kedaulatan, dan ekonomi.

“Ini bukan hanya sertifikat tanah, namun juga soal teritori, kedaulatan, dan ekonomi kita,” jelas Surya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (21/06/2021).

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, telah ditetapkan 111 pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar.

Dalam hal ini, pulau-pulau kecil inilah yang menjadi batas negara Indonesia.

Menurut Surya, adanya legalisasi aset pulau-pulau kecil terluar dapat menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Hingga kini, Kementerian ATR/BPN juga terus mengangkat seputar pesisir dan pulau-pulau kecil terluar karena mempunyai potensi besar.

Baca juga: Tanah di Perbatasan Pulau Karang Unarang Bakal Disertifikasi Jadi BMN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dalam hal ini, saya menyambut baik Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) karena kita butuh konsolidasi dengan berbagai pihak," lanjut Surya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat perlu bersama-sama berkonsolidasi dengan masyarakat daerah kepulauan untuk membangun 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

Surya mengakui, saat ini persoalan pertanahan di lingkup pesisir dan pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi fokus pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Kementerian ATR/BPN memiliki salah satu program yaitu Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Dia menjelaskan, Reforma Agraria dari Kementerian ATR/BPN ini menjalankan legalisasi aset melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta redistribusi tanah.

Terkait cara kerja PTSL yaitu dengan berusaha mendaftarkan tanah di suatu kelurahan, ketika selesai maka akan bergeser ke kelurahan sekitarnya hingga data bidang tanah terekam secara rapat dan lengkap.

“Lengkapnya, data pertanahan itu dapat menjadi modal berharga bagi kita dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membereskan macam-macam permasalahan,” tutup dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X