Sampah Menggunung di 1.000 Titik Kota Medan, Ini Langkah Bobby Nasution

MEDAN, KOMPAS.com - Tak terasa, sudah lebih dari 100 hari Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam menjalankan pemerintahannya, dia mengusung lima program prioritas, yaitu kesehatan dengan vaksinasi massal untuk lanjut usia, perbaikan infrastruktur khususnya jalan, penanganan banjir dan sampah, serta terakhir pemberdayaan UMKM dengan pembenahan kawasan heritage Kesawan.

Dari kelima program tersebut, Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR) menilai, penanganan sampah belum maksimal.

Sampai hari ini, Kordinator Eksekutif SAHdaR Ibrahim mengatakan, sampah menggunung setiap pagi di jalan-jalan protokol kota.

Baca juga: Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Sebut saja di Jalan Sisingamangaraja di Kecamatan Medan Amplas, Jalan Letda Sujono di Kecamatan Medan Tembung, Jalan Panglima Denai di Kecamatan Medan Denai, dan Jalan Jenderal Gatot Soebroto di Kecamatan Medan Helvetia.

Ada 1.000 titik bahu jalan dan trotoar yang terpantau SAHdAR menjadi tempat pembuangan sampah.

"Selain empat ruas jalan tersebut, kondisi serupa juga terjadi di berbagai ruas jalan lain sampai ke perumahan warga," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (14/6/2021).

Bahkan, catatan lembaga yang berkonsentrasi pada isu pelayanan publik ini menyebutkan, ada 16 ruas bahu jalan protokol kota yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) sementara.

Kondisi ini mengakibatkan jalan di wilayah tersebut tampak kumuh dan menebarkan aroma busuk yang memicu rasa mual saat dilintasi.

Menurut Ibrahim, penyebab sampah masih berserakan di bahu jalan dan trotoar karena tidak ada tempat penampungan di tengah permukiman.

Di beberapa kecamatan seperti Medan Tembung, Medan Barat, dan Medan Timur hanya tersedia tiga sampai enam bak sampah. Keterbatasan inilah yang membuat masyarakat membuang sampah ke parit dan sungai.

"Selain itu, juga mahalnya biaya pengangkutan sampah, pengumpulan sampah dari rumah ke rumah tidak dilakukan setiap hari, sementara sampah rumah tangga harus dibuang segera karena cepat mengelurkan bau busuk," ucapnya.

Terdapat perbedaan besaran iuran yang diminta petugas pengangkut sampah. Wilayah Medan Johor, tiap bulan warga membayar sebesar Rp 30.000, di Medan Timur sebesar Rp 20.000, dan di Medan Helvetia sebesar Rp 25.000.

Tidak adanya jumlah pasti iuran sampah ini berpotensi menjadi celah yang merugikan pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi, kutipan tidak disertai pemberian kuitansi yang disesuaikan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

SAHdAR pun menuding anggaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan pada 2021 tidak proporsional. Dinas ini lebih banyak menyasar pengelolaan gedung dan kantor.

Berdasarkan data Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 Lampiran II, setengah dari Rp 559 miliar anggaran kebersihan Kota Medan dihabiskan untuk listrik, air, dan komunikasi.

Hanya 15 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah, itu pun terbagi dalam beberapa item pengerjaan seperti promosi dan kampanye kebersihan lingkungan, pemeliharan, dan penyediaan sarpras persampahan.

Kerja petugas kebersihan seperti Pasukan Melati, Bestari, dan personel kebersihan kecamatan pun dinilai belum maksimal.

Catatan SAHdaR menyebutkan, proses rekrutmen, sistem kerja, dan petugas kebersihan belum terkelola dengan baik.

Kemudian, minimnya sarana dan prasarana truk pengangkut sampah. Saat ini, truk hanya beroperasi pukul 06.00 WIB, tetapi tidak di semua wilayah.

Di Kecamatan Medandenai dan Medan Barat, pihaknya mencatat sampah diangkut pukul 08.00 atau 09.00 WIB.