Jambi Diminta Kontribusi Tuntaskan Konflik Pertanahan

Kompas.com - 13/04/2021, 15:00 WIB
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. Dok. Kementerian ATR/BPN.Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra meminta Provinsi Jambi dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik pertanahan.

"Sehingga, dapat menghasilkan data potensi daerah untuk diusulkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Surya dari siaran pers, Selasa (13/04/2021).

Hal ini sebagaimana menjadi tujuan Reforma Agraria seperti penyelesaian konflik agraria dan pembangunan daerah melalui tata ruang.

Kemudian, pengembangan potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, dan komoditas ekspor hingga redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurut Surya, permasalahan dan konflik agraria bukanlah suatu hal tabu atau dilupakan, namun dapat menjadi pintu masuk demi memahami gejala konflik.

Misalnya, ketika masyarakat membutuhkan sesuatu dan menimbulkan konflik, maka dapat disusun strategi berkelanjutan berdasarkan gejala yang ada.

Baca juga: Pemberian Tanah Objek Reforma Agraria kepada PP Pemuda Muhammadiyah Dinilai Salah Sasaran

“Setelah itu, akan dapat dibuat sistem pelaksanaan Reforma Agraria lebih efektif,” tambah Surya.

Pejabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengatakan Nur Cahya Murni mengatakan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan pusat untuk menyukseskan Reforma Agraria demi pemanfaatan tanah lebih berkeadilan di Provinsi Jambi.

“Ini menjadi bukti, negara hadir melalui Reforma Agraria. Jadi, tak hanya memberikan sertifikat tanah namun juga mendampingi dalam pemanfaatannya,” tutur Nur.

Sementara itu, Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Sudaryanto mengatakan, melaui GTRA ini dapat mengkoordinasikan permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat, terutama di Provinsi Jambi.

Sudaryanto berpendapat, Reforma Agraria saat ini telah menjadi salah satu PSN yang berfokus pada penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui penataan aset dan penataan akses.

"Saat ini, terdapat 8.727 target redistribusi tanah dalam 9 kabupaten di Provinsi Jambi,” tutur Sudaryanto.

Jika koordinasi antara pemda dan pusat berjalan mulus, hal ini tentu dapat mewujudkan upaya akselerasi penyelesaian konflik pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X