Dr Ir Krist Ade Sudiyono, MM
Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia CEO Tollroad Business Group ASTRA Infra

Krist Ade Sudiyono merupakan Chief Executive Officer (CEO) Grup Bisnis Tol Astra Infra sejak 2018, dan bertanggung jawab atas semua proses bisnis Grup.

Saat ini, Krist juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Marga Mandalasakti, PT Indonesia Network, dan PT Transutama Arya Sejahtera serta Direktur PT Astra Tol Nusantara, Komisaris PT Marga Trans Nusantara, PT Marga Harjaya Infrastruktur, PT Baskhara Utama Sedaya, PT Lintas Marga Sedaya, PT Jakarta Marga Jaya, dan PT Marga Lingkar Jakarta.

Selain itu, Krist tercatat sebagai Komisaris Utama PT Astra Astari Sejahtera dan PT Astari Marga Sarana.

Bergabung dengan ASTRA pada tahun 2004 dan telah menduduki berbagai posisi dan tanggung jawab strategis termasuk Kepala Pengembangan Bisnis PT Astra Tol Nusantara dan Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja pada tahun 2016-2018.

Sejak 2018, aktif dan menempati posisi sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI), organisasi profesi investor dan operator jalan tol di Indonesia.

Memperoleh gelar doktor bidang Manajemen dari Universitas Bina Nusantara Jakarta (BINUS University) pada tahun 2017, gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (USU-Medan) pada tahun 2002, dan gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Industri Fakultas Industri Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1992.

Bagaimana Menyediakan Infrastruktur Publik Berkelanjutan?

Kompas.com - 06/04/2021, 17:00 WIB
Tol Tangerang-Merak Astra InfraTol Tangerang-Merak

MENGACU teori Karl Marx, menjadikan “Indonesia Maju” sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintahan Indonesia saat ini, selain membutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) andal, juga memerlukan ketersediaan suprastruktur dan infrastruktur publik yang memadai.

Sampai dengan tahun 2024, Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) Infrastruktur Indonesia, membutuhkan Rp 6.445 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebuah mega ambisi yang diharapkan menjadi lompatan kuantum (quantum leap) untuk menyejajarkan Indonesia dengan negara maju lainnya, menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Terlepas pada berbagai kritik publik yang meminta Pemerintah melakukan prioritisasi, 201 proyek dan 10 program telah diluncurkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.

Terdapat 22 sektor yang menjadi sasaran PSN, yakni jalan, bendungan dan irigasi, kawasan industri, perkeretaapian, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandara, edukasi, teknologi informasi dan komunikasi, perumahan, maupun tanggul pantai.

Di luar itu terdapat program terkait smelter, jaringan listrik, super-hub, penyediaan dan ketahanan pangan, kawasan wisata khusus, instalasi pengolahan limbah, dan percepatan pembangunan daerah khusus dan kawasan perbatasan.

Karakteristik pembiayaan infrastruktur padat modal, dengan cost of fund tinggi, dan tenor pengembalian panjang, memaksa Pemerintah memainkan politik anggaran yang ketat.

Terlebih di tengah kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dan foreign direct investment (FDI) yang mengalami stagnansi.

Walaupun anggaran infrastruktur meningkat setiap tahunnya, ruang fiskal yang sempit, termasuk posisi debt to GDP yang sudah cukup tinggi 30,2 persen pada 2019 dan semakin meningkat pada 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19, membuat struktur pembiayaan APBN menjadi sangat terbatas.

Mengandalkan BUMN sebagai lokomotif pembangunan, juga mengalami keterbatasan. Tingkat hutang dibandingkan EBITDA, maupun hutang dibandingkan ekuitas beberapa sudah memasuki tahapan kritis.

Kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk misalnya, sudah di atas ambang batas, sekitar tiga hingga empat kali debt to equity ratio-nya.

Hadirnya Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), juga disikapi beragam pendapat oleh publik.

Sejumlah saham BUMN infrastruktur sudah terlebih dahulu bullish, hanya karena narasi LPI akan menjadi potensial pembeli inisiatif recycle capital BUMN tersebut, sehingga peralihannya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya.

Selain kepastian sumber pendanaannya, entah itu mengandalkan un-productive domestic capital seperti un-spending government budget, un-allocated SOE's dividend payment, surplus transaksi berjalan, cadangan untuk stabilitas nilai tukar, cadangan devisa dan un-productive asset negara lainnya, atau dari potensi luar negeri dana pensiun, G-G fund, bank pembangunan internasional, dan lain-lain, isu kedua yang dihadapi LPI adalah mekanisme penyalurannya.

Publik menunggu kejelasan apakah LPI bisa menyediakan pembiayaan dan atau menjadi reserve funding bagi proyek infrastruktur, ataukah hanya investasi langsung dengan mengambilalih kepemilikan saham di level proyek.

Pilihan dilematis, karena selain menjadi pesaing investor swasta, kebijakan ini bisa mematikan inisiatif diversifikasi instrumen produk pasar modal seperti Kontrak Ivestasi Kolektif (KIK) Dinfra, Sekuritisasi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan produk pasar modal lainnya.

Atau justru LPI bisa menjadi holder di produk-produk investasi pasar modal tersebut.

Model ketiga dalam penyediaan infrastruktur adalah dengan melibatkan partisipasi swasta yang mengadopsi skema Public-Private Partnership (PPPs).

Model ini terbukti efektif di berbagai negara, Pemerintah menawarkan model ‘gotong royong’ dengan konsep sharing risk berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Salah satu model KPBU yang sangat popular adalah model konsesi Build-Operate-Transfer (BOT).

Di sini badan usaha bertanggung jawab untuk melakukan rancang bangun dan proses konstruksi suatu proyek infrastruktur, mengoperasikannya, serta mendapatkan pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar dari pengenaan tarif kepada masyarakat pengguna selama periode konsesinya.

Pemerintah mencanangkan kontribusi pihak swasta melalui model KPBU ini sebesar 36 persen dari seluruh pembiayaan infrastruktur RJPP 2020-2024, atau setidak-tidaknya 69 persen dari total kebutuhan investasi PSN yang mencapai Rp 4.817 triliun.

Tata Kelola Proyek Infrastuktur

Hasil riset doktoral penulis, menyimpulkan bahwa model PPPs atau KPBU di Indonesia belum berjalan efektif karena fenomena 'collaborative inertia'.

Partisipasi swasta mengalami kelembaman yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politis dan ekonomi yang menyertai model bisnis infrastruktur tersebut.

Yang menonjol adalah belum tuntasnya anteseden proyek. Persepsi ini mengampu pada pertanyaan publik: bagaimana postur politik anggaran pemerintah, mengapa harus infrastruktur berbayar, mengapa harus melibatkan swasta, haruskah kelayakan ekonomis mengorbankan nilai publik, dan lain sebagainya.

Distorsi kepentingan pusat dan daerah pada fase perencanaan proyek, serta berbagai upaya penolakan unsur masyarakat terdampak, adalah contoh lain belum tuntasnya anteseden proyek ini.

Diperlukan tata keloka model KPBU (colaborative governance). Tata kelola ini harus memiliki legitimasi kuat dari pemangku kepentingan, menjamin konsensus normatif akan hak, manfaat, dan partisipasi masyarakat, dalam pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Termasuk mengatur konteks model KPBU tentang keseimbangan nilai publik dan nilai ekonomis, perancangan model bisnis dan perikatannya, kerangka hukum dan regulasinya, serta berbagai pengaturan konflik endemik kepentingan yang biasa terjadi dalam hubungan multi-organisasi pemerintah dan swasta.

Mengingat pembangunan infrastruktur adalah keputusan politik, unsur utama tata kelola ini adalah leadership yang kuat, berupa pernyataan otoritatif infrastruktur sebagai program utama, politik anggaran yang berpihak kepada infrastruktur dalam postur APBN setiap tahunnya, serta kehadiran Pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, maupun operasionalisasinya.

Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah institusi yang diberi mandat konstitusional merencanakan infrastruktur yang diperlukan publik.

Pemerintah seyogyanya secara konsisten merencanakan infrastruktur (solicited) dan tidak mengalihkan peran perencanaan ini kepada pihak lain, karena dikawatirkan akan menimbulkan bias tujuan dan ukuran kelayakan, terutama dari perspektif nilai publiknya.

Keterikatan Publik

Unsur lain yang menentukan keberhasilan penyediaan infrastruktur publik adalah keterikatan publik berkelanjutan (public engagement).

Kegagalan public engagement, lebih disebabkan oleh diskonektivitas antara publik dan pihak sponsor kebijakan publik tersebut, baik yang terjadi di tahapan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi publik di pelaksanaannya dengan contoh reaksi masyarakat pada setiap periode penyesuaian tarif jalan tol.

Mengacu pada teori komunikasi, untuk publik bisa memahami, diperlukan rasionalitas dan persepsi emosional atas kebijakan publik tersebut.

Jika argumentasi yang dibangun adalah masuk akal dan tindakan ikutannya berhasil menyentuh emosi publik, maka keterikatan publik-nyapun menjadi kuat (antusias).

Sangat dianjurkan, efektivitas kebijakan publik melalui konsultasi dan partisipasi publik. Dialog dua arah antara publik dan sponsor.

Perencanaan infrastruktur harus disusun, didiskusikan dengan pihak terdampak, dikonsultasi dengan pihak yang berkepentingan, dan diusahakan mencapai dampak keterikatan publik berkelanjutan paling optimal saat kebijakan tersebut diumumkan.

Partisipasi publik terjadi mulai saat penyusunan, eksekusi, sampai tahap operasionalisasi dari proyek infrastruktur tersebut.

Upaya meningkatkan ketertarikan proyek infrastruktur memang terus dilakukan. Selain mendorong kapabilitas government agency-nya, sejumlah reformasi fiskal seperti viability gap funding (VGF) untuk menaikkan tingkat kelayakan proyek infrastruktur dan penyediaan dana bergulir demi pengadaaan lahan, juga disediakan untuk mengurangi risiko investasi swasta di proyek infrastruktur.

Selain LPI, telah ada empat institusi untuk mengkoordinasikan dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Intitusi tersebut adalah Komite Percepatan untuk Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) penyedia pendanaan proyek infrastruktur, Indonesia Infrastructure Guarantee Funds penyedia penjaminan proyek, dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), penyedia dana untuk lahan bagi proyek strategis nasional.

Pada aspek deregulasi, telah tersedia undang-undang dan peraturan pemerintah terkait akuisisi lahan untuk kepentingan umum dan mekanisme pembayaran kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Paling baru adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan bisa memberikan kepastian usaha dan memutus tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi di Indonesia.

Akhirnya, penyediaan infrastruktur publik di Indonesia bukanlah semata-mata terkendala karena ketersediaan pendanaan proyek.

Diperlukan tata kelola dengan leadership dan keterikatan publik yang kuat, untuk menjamin proses penyediaan dan ketersediaan infrastruktur publik tersebut berkelanjutan.

Tata kelola dengan kepemimpinan yang kuat, dalam hal kebijakan politik, perencanaan, maupun pelaksanaannya, adalah modal utama terciptanya iklim investasi yang baik.

Sebaliknya, tata kelola dan kepemimpinan yang lemah akan menurunkan appetite pemilik modal menanamkan investasinya di proyek infrastruktur Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.