PBB Sebut Pembangunan Destinasi Super Prioritas Mandalika Langgar HAM

Kompas.com - 06/04/2021, 12:41 WIB
Foto udara pembangjnana sirkuit motogp Mandalika, di lokasi ini masih ada sejumkah warga yang bertahan karena sengketa lahan mereka belum tuntas. Belakang warga mengaku mengalami perampokan dan pencurian di areal sirkuit ini. FITRI RFoto udara pembangjnana sirkuit motogp Mandalika, di lokasi ini masih ada sejumkah warga yang bertahan karena sengketa lahan mereka belum tuntas. Belakang warga mengaku mengalami perampokan dan pencurian di areal sirkuit ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Skstrim dan Hak Asasi Manusia (HAM) Olivier De Schutter menilai pembangunan megaproyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika atau The Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), melanggar HAM.

Pasalnya, pembangunan megaproyek tersebut dilakukan dengan cara menggusur dan merampas banyak tanah masyarakat setempat.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku," kata Olivier De Schutter, seperti dikutip Kompas.com dari laman OHCHR, Selasa (06/04/2021).

Menurut Olivier, pembangunan megaproyek ini menggusur rumah, sungai, ladang, bahkan sejumlah tempat dan situs keagamaan.

Baca juga: Proyek The Mandalika Dituduh Langgar HAM, Ini Tanggapan Pemerintah

Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka dan mengalami perusakan rumah, ladang, sumber air, situs budaya dan religi, karena Pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mempersiapkan The Mandalika untuk menjadi "Bali Baru".

Olivier menuturkan berdasarkan laporan sumber yang dimilikinya, masyarakat yang menjadi korban penggusuran juga belum menerima kompensasi dan ganti rugi sama sekali dari pemerintah.

“Sumber yang dapat dipercaya menemukan bahwa penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berupaya untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah," papar Olivier.

Selain itu, para ahli juga mengkritik sejumlah perusahaan swasta dan Bank Investasi Infrastuktur Asia atau The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang mendanai proyek pembangunan yang masih berlangsung ini gagal dalam melakukan uji kelayakan.

Baca juga: Lintasan Balap MotoGP The Mandalika Mulai Diaspal

Uji kelayakan dimaksud dalam hal mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk terhadap HAM, sebagaimana diatur dalam Prinsip Panduan PBB tentang bisnis dan HAM.

Mengingat sejarah kelam pelanggaran HAM dan perampasan tanah di wilayah tersebut, AIIB dan bisnis tidak dapat berpaling dan menjalankan bisnis seperti biasa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Ketahui Manfaat Lemon, Ringankan Pekerjaan Anda di Dapur

Tips
Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Erick Thohir: Apartemen Mahata Serpong Bakal Jadi Primadona Milenial

Apartemen
Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Akhir 2021 HK Infrastruktur Bakal Melantai di Bursa, Bidik Rp 2 Triliun

Berita
Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Kementerian PUPR dan TNI AD Tuntaskan Pemasangan Jembatan Bailey di NTT

Berita
Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Rusun Rawa Buntu, Model Hunian Terintegrasi Stasiun Kereta

Apartemen
Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Berita
Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Siapkan Perjalanan Anda, Ada Pengalihan Lalin di Tol Sedyatmo hingga Rabu

Berita
[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

[POPULER PROPERTI] Mumpung Harga Turun, THR Sebaiknya Digunakan Buat Beli Rumah

Berita
Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Kementerian ATR/BPN Buka Kesempatan Magang untuk Mahasiswa

Berita
Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata 'Pekerjaan'

Asosiasi Arsitek: Keikutsertaan dalam BOI Bukan Semata-mata "Pekerjaan"

Berita
Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Diundang ke Istana Negara, Ini Masukan Lima Asosiasi Arsitek kepada Jokowi Soal IKN

Berita
Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Aristoteles Hadir di Serpong, Dipatok Rp 3 Miliar Per Unit

Perumahan
Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Pasca-gempa, 82 Bangunan Rusak di Sulbar Direhabilitasi

Berita
MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

MRT Jakarta Tawarkan Sejumlah Keuntungan bagi Startup yang Mau Kerja Sama, Ini Syaratnya

Berita
Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Hingga Maret 2021, LPJK Terbitkan 9.666 Sertifikat Kompetensi Kerja Kontruksi

Konstruksi
komentar
Close Ads X