Kepak Sayap Garuda di Antara Permintaan Jokowi dan Sengkarut Sayembara

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia, negeri indah yang dijuluki zamrud khatulistiwa tengah berproses mendewasakan dirinya.

Menjelang usia 76 tahun, proses yang dijalani sarat dinamika, tak melulu masalah politik yang kerap menguasai panggung publik, melainkan juga sosial budaya.

Terbaru adalah polemik rancangan istana negara berbentuk burung garuda yang akan dibangun di ibu kota negera (IKN) baru, bumi Banua.

Kendati belakangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai pemimpin negara, menyebut rancangan karya pematung I Nyoman Nuarta ini baru sebatas pra-desain, namun publik dan terutama kalangan arsitek profesional kadung dibuat terkejut.

Baca juga: Polemik Istana Negara Ibu Kota Baru, Dirancang Pematung dan Potensi Pemborosan Dana

Hal ini menyusul postingan I Nyoman Nuarta di akun Instagram pribadinya @nyoman_nuarta yang mengeklaim karyanya telah dipilih melalui sayembara yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Nyoman Nuarta (@nyoman_nuarta)

Postingan ini disertai video berdurasi sekitar satu menit yang memvisualisasikan rancangan istana negara berbentuk burung garuda dengan sayap terkepak.

Tak hanya Nyoman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengunggah video mengenai pembangunan IKN yang di dalamnya juga mencakup desain istana negara.

Desain istana negara dalam video yang diunggah empat hari lalu di akun Instagram resmi @suharsomonoarfa, tersebut identik dengan karya Nyoman Nuarta.

Berikut videonya:

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Suharso Monoarfa (@suharsomonoarfa)

Sontak karya Nyoman Nuarta yang juga memiliki rekam jejak merancang patung monumental Garuda Wisnu Kencana di Bali, ini membuat gaduh dunia "persilatan" arsitektur Nusantara.

Tak kurang, lima asosiasi profesional yakni Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Landskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perancangan Wilayah dan Kota (IAP) menyampaikan kritik pedas.

Baca juga: Lima Asosiasi Kritik Istana Negara Burung Garuda, Tidak Mencerminkan Kemajuan Peradaban

Lima asosiasi ini menganggap bangunan istana negara yang berbentuk burung garuda atau burung yang menyerupai garuda merupakan simbol yang di dunia arsitektur tidaklah mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital.

"Sangat tidak mencerminkan kemajuan peradaban bangsa, terutama di era digital, dan era bangunan emisi rendah dan pasca-Covid-19 (new normal)," kata Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Tak hanya karya desain, ketiadaan sayembara, dan pemilihan Nyoman Nuarta yang notabene bukan arsitek profesional juga dipertanyakan.

Bahkan, Dewan Arsitek Indonesia (DAI) menganggap keikutsertaan Nyoman Nuarta sebagai salah satu peserta yang mengikuti seleksi terbatas, telah menyalahi UU Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

"Aturannya sudah jelas, clear, siapa yang boleh merancang dan siapa yang tidak," kata Anggota DAI Bambang Eryudhawan kepada Kompas.com, Senin (29/03/2021).

Baca juga: Pematung Merancang Istana Negara, Dewan Arsitek: Menyalahi Undang-undang

Sejatinya, polemik juga turut dipicu oleh pernyataan Suharso yang memastikan pembangunan istana negara di IKN baru pada Tahun 2021.

rendering_indonesia Istana negara di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Dia berharap pembangunan fisik istana negara di IKN baru bakal tuntas pada Tahun 2024. 

Padahal, menurut kelima asosiasi profesional tersebut, desain istana negara tidak disayembarakan secara luas dan terbuka.

Sebagaimana dikatakan Anggota GBCI Prasetyoadi atau akrab disapa Tiyok, bahwa rencana pembangunan istana negara dilakukan secara tertutup.

"Saya dan teman-teman profesional tentu resah, karena seleksi rancangan istana negara ini dilakukan dengan proses yang tertutup," ungkap Tiyok.

Awal perkara

Jauh sebelum seleksi desain istana negara digelar secara tertutup dan terbatas, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengumumkan wacana pemindahan IKN pada 24 April 2019.

Pada saat itu, Jokowi belum menentukan bakal lokasi IKN baru tersebut. Wacana pemindahan ibu kota pun kemudian menguap begitu saja.

Hingga kemudian pada 23 Agustus 2019, isu mengenai pemindahan IKN kembali ramai dibicarakan publik.

Kendati belum ada pernyataan resmi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan karena disebut telah terpilih sebagai lokasi IKN baru.

Baca juga: Kalimantan Timur, Perkataan Menteri Sofyan yang Jadi Kenyataan

Hal ini menyusul pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil yang membenarkan lokasi IKN baru tersebut.

"Iya Kaltim, benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Meski begitu, Sofyan enggan membocorkan lokasi persis IKN. Sebab, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan lahan terlebih dahulu.

Selang beberapa jam, pernyataan Sofyan dibantah Jokowi. Dia justru mengungkapkan bahwa pemerintah belum menentukan lokasi IKN baru.

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum lengkap.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Dengan demikian, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis IKN baru.

Baca juga: Pindah ke Kalimantan Timur, Begini Ibu Kota Baru akan Dibangun

Menurut Jokowi, pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti Provinsi DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Empat hari kemudian atau tepatnya Senin (26/8/2019), Jokowi resmi mengumumkan bahwa IKN baru berada di Kalimantan.

YouTube/Sekretariat Presiden Foto tangkapan layar Presiden Joko Widodo meresmikan kolam regulasi Nipa-nipa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (18/3/2021).