Kompas.com - 29/03/2021, 14:00 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil Dokumentasi Kementerian ATR/BPNMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, permasalahan sengketa tanah sering terjadi di hilir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus diselesaikan di hulu terlebih dahulu.

"Maka kami canangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) jadi seluruh tanah didaftarkan," ucap Sofyan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (29/3/2021).

Dia melanjutkan, jika semua tanah sudah terdaftar maka potensi mafia tanah untuk melancarkan aksinya dapat berkurang.

Penyelesaian permasalahan tanah tersebut dilaksanakan secara komprehensif agar masyarakat tenang dan tercipta tertib administrasi pertanahan.

Sofyan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen dalam hal penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Sebab, tanah memiliki hubungan spiritual dengan pemiliknya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus Sengketa Tanah Paling Banyak Dipicu Pemekaran Wilayah

Untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menggandeng beberapa lembaga terkait seperti  Kepolisian serta Kejaksaan Agung demi menyelesaikan masalah pertanahan yang tengah terjadi.

Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAD) DPD RI Bambang H Sutrisno mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah pertanahan.

"Alhamdulillah, Bapak sudah diperkuat beberapa tim dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dan memperkuat keputusan-keputusan dalam masalah sengketa ini," ujar Bambang.

Menurut Direktur Jenderal Penangan Sengketa dan Konflik Pertanahan R B Agus Widjayanto, penanganan pengaduan masalah pertanahan dilakukan sesuai kewenangan, baik itu di Kantor Pertanahan (Kantor), Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi ataupun di Kementerian ATR/BPN.

Namun, jika menjadi perhatian publik dan permasalahan nasional dan daerah tidak dapat menangani, permasalahan tersebut akan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.

Agus mengungkapkan, semua proses penanganan ini selalu melalui satu proses penelitian dan pengkajian.

"Apabila kita lihat dari penelitian dan pengkajian tersebut ternyata pengaduan atau yang dituntut itu tidak punya dasar tentu harus kita tolak atau ini menyangkut masalah sosial harus kita mediasi," tutup dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X