Jokowi Diminta Keluarkan Perpres Larangan Mudik Lebaran 2021

Kompas.com - 28/03/2021, 15:00 WIB
Suasana lalu-lalang Tol KM 456 Semarang-Solo KOMPAS.com/Dian Ade PermanaSuasana lalu-lalang Tol KM 456 Semarang-Solo

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021.

"Pemerintah atau dalam hal ini presiden, harus segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021. Harapannya semua instansi kementerian dan lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis, Minggu (28/03/2021).

Kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun ini harus tegas dan jelas agar dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Pemerintah harus belajar dari kebijakan pelarangan mudik tahun lalu yang cenderung tumpang tindih.

Terutama antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca juga: Puncak Mudik Lebaran 2021 Diprediksi 11 Mei, Jasa Marga Siapkan Sejumlah Skenario

"Tahun lalu itu hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melenggang sampai tujuan karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Dan termasuk keterbatasan anggaran dan aparat Polri juga masih menjadi kendala," ungkap Djoko.

Dia juga menyebut sejumlah kendaraan yang dikecualikan dalam kebijakan tahun lalu jelas mengurangi efektivitas pelarangan mudik lebaran.

"Tahun lalu larangan mudik lebaran secara Nasional hanya berdasar Peraturan Menteri Perhubungan dan untuk lingkup DKI Jakarta ada peraturan Gubernur. Keduanya tumpang tindih," tuturnya.

Selain itu, terdapat pengecualian yang menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan.

Menurut Djoko, dengan dikeluarkannya Perpres larangan mudik lebaran tahun 2021 ini juga dapat mengurangi ego sektoral antar-kementerian dan lembaga.

Misalnya saja antara Kemenhub dan Kepolisian.

Baca juga: Pemerintah Tak Larang Mudik, Hutama Karya Antisipasi Lonjakan Kendaraan 50 Persen

"Polri jelas tidak mau dipaksa kerja keras apalagi tidak ada dukungan dana tambahan dari instansi terkait. Nah, ini supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan larangan mudik lebaran 2021 dapat bekerja maksimal," ujar dia.

Perpres larangan mudik Lebaran sangat strategis karena dampaknya terkait kepercayaan dan keberhasilan program penanganan Covid-19.

"Semestinya presiden dapat turun langsung ikut menangani dan memantau Kalau tidak ada perintah presiden langsung disangsikan apakah Polri mau bekerja maksimal di lapangan," tutup Djoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X