[POPULER PROPERTI] Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda

Kompas.com - 25/03/2021, 09:55 WIB
Bentuk Sertifikat Elektronik Kementerian ATR/BPNBentuk Sertifikat Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Komisi II DPR RI sepakat menunda pemberlakuan sertifikat tanah elektronik.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam RDP Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Selasa (23/03/2021).

"Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik," jelas Doli.

Penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik ini merupakan permintaan dan masukan yang berasal dari berbagai anggota fraksi, di antaranya Fraksi PDI-P Heru Sudjatmoko.

Artikel tersebut menjadi berita terpopuler di kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (25/3/2021).

Apa alasan ditundanya pemberlakukan sertifikat tanah elektronik?

Selengkapnya bisa Anda baca di sini Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan 600.000 rumah hingga tahun 2030.

Sementara, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta akan membangun 250.000 unit rumah susun (susun).

Pembangunan rusun sebanyak itu ditargetkan dapat terealisasi dalam kurun lima tahun sejak 2018 hingga 2022 mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X