Tumpang Tindih, UU Pertanahan dan UU Kehutanan Perlu Direvisi

Kompas.com - 23/03/2021, 21:19 WIB
Sejumlah warga anggota BPRPI Kampung Pertumbukan masih berkerumun di lahan yang jagung yang sudah diratakan dengan alat berat. Pihak PTPN II menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan HGU milik PTPN II dengan Sertifikat Nomor 3 seluas 1530,71 hektare yang berakhir 2028. Di saat yang sama, BPRPI menyatakan lahan tersebutv adalah tanah adat/ulayat BPRPI. KOMPAS.COM/DEWANTOROSejumlah warga anggota BPRPI Kampung Pertumbukan masih berkerumun di lahan yang jagung yang sudah diratakan dengan alat berat. Pihak PTPN II menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan HGU milik PTPN II dengan Sertifikat Nomor 3 seluas 1530,71 hektare yang berakhir 2028. Di saat yang sama, BPRPI menyatakan lahan tersebutv adalah tanah adat/ulayat BPRPI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu direvisi.

Menurutnya, kedua peraturan tersebut kerap kali tumpang tindih dan memicu sengketa serta konflik.

"UU Pertanahan ini perlu (direvisi). Tapi, kalau UU Pertanahannya saja yang direvisi sementara UU Kehutanan tidak direvisi, ya nggak akan jalan juga," kata Sofyan dalam RDP Komisi II DPR RI, Selasa (23/03/2021).

Baca juga: Berapa Total Luas Lahan HGU yang Dikelola Swasta? Cek di Sini

Oleh karena itu, upaya reformasi agraria terus dilakukan meski secara parsial melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja atau UUCK.

Dalam UUCK diatur mengenai pembentukan bank tanah, hak pengelolaan lahan (HPL), pengadaan tanah, dan juga tata ruang.

"UUCK itu terlalu luas pembahasan, jadi kami di Kementerian ATR/BPN itu masukkan yang penting-penting saja," imbuh Sofyan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, menurutnya, UU Pertanahan perlu direvisi karena baru beberapa aspek yang dimasukkan dalam UUCK.

Pentingnya revisi atas dua UU tersebut juga berkaitan dengan penguasaan lahan oleh hanya segelintir orang.

Baca juga: Potensi Kerugian Negara Rp 380 Triliun, Komisi II Minta Lahan HGU Diukur Ulang

Lahan tersebut tidak berstatuskan Hak Guna Usaha (HGU), melainkan konsesi yang merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Banyak orang menguasai lahan luas sekali tetapi bukan semua HGU banyak yang menguasai konsesi. Itu Kawasan Industri Kehutanan dan konsesinya bukan kewenangan kami," cetus Sofyan.

Misalnya, dari lahan kawasan hutan seluas 20.000 hektar, hanya separuhnya atau 10.000 hektar yang merupakan HGU.

Oleh karena itu, Sofyan menegaskan, tumpang tindih UU ini harus segera diselesaikan agar upaya reforma agraria dapat dilaksanakan dengan mudah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X