Sejarah Jagorawi, Jalan Tol Pertama dan Terbaik di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda yang kerap melaju dari dan menuju Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor, serta Ciawi pasti tak asing lagi dengan keberadaan Jalan Tol Jagorawi.

Jalan bebas hambatan berbayar yang membentang sepanjang 59 kilometer ini menjadi tonggak sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia.

Sebab, Jagorawi menjadi jalan tol pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Presiden kedua RI Soeharto pada 9 Maret 1978 silam atau 43 tahun lalu.

"Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki," ucap Soeharto saat meresmikan Tol Jagorawi kala itu.

Selain Soeharto, peresmian jalan tol itu dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Sutami, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tjokropranolo, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Aang Kunaefi.

Baca juga: Tol Jagorawi dan Cipularang Raih Sertifikat Bintang Tiga

Kemudian, Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Edward E Masters serta Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Jae Suk Lee.

Mengutip Harian Kompas edisi 10 Maret 1978, Tol Jagorawi dibangun untuk menggerakkan perekonomian daerah sekitar Jakarta.

"Dengan demikian, akan makin banyaklah daerah yang bangkit. Sehingga, makin luas pula jangkauan lapisan masyarakat yang dapat memperbaiki tingkat kehidupannya," ujar Soeharto. 

Nama tol itu merupakan akronim dari area yang dihubungkan dari jalan tersebut yaitu Jakarta-Bogor-Ciawi.

Jauh sebelum diresmikan, ide jalan tol pertama kali dicetuskan oleh Wali Kota (sekarang disebut Gubernur) Jakarta saat itu, Sudiro, Tahun 1955 silam.

Sudiro sendiri memimpin Kota Praja Jakarta Raya pada 1953-1960.

Saat itu, Sudiro mengusulkan jalan berbayar yang kelak dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Praja Jakarta Raya mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan.

“Pemerintah Daerah Kota Praja Jakarta Raya berusaha keras, karena pengeluarannya terus meningkat, padahal subsidi dari Pemerintah Pusat tetap terbatas,” kata Sudiro.

Bersama Badan Pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya, Sudiro resmi mengajukan usulan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS).

Ide pembangunan ini muncul bersamaan dengan pembangunan jalan raya yang sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman-MH Thamrin.