Kompas.com - 15/03/2021, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat penyediaan rumah umum layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Beleid ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural untuk mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.

Baca juga: Bersinergi dengan SMF, PII Dorong Proyek KPBU di Sektor Perumahan

Selain untuk mempercepat penyediaan rumah umum, BP3 juga bertujuan untuk menjamin rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR.

Kemudian, menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Ananta Wiyogo berpendapat, BP3 memang dibentuk untuk membantu pemenuhan sektor perumahan khususnya pada segmen MBR.

Hanya saja, mengenai mekanisme dan skema usaha BP3 ini masih dalam pembahasan di level kementerian.

Menurut Ananta, pembentukan BP3 diharapkan dapat mendorong sektor perumahan khususnya dari sisi pasokan yang saat ini masih terdapat gap atau kondisi tidak seimbang yang cukup besar dengan sisi permintaan (demand).

Baca juga: Penyaluran KPR Syariah Masih Minim, SMF Siap Fasilitasi Pendanaan

"Melihat ini, sektor perumahan masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," ujar Ananta dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/03/2021).

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.