Kasus Sengketa Tanah Paling Banyak Dipicu Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 13/03/2021, 15:00 WIB
'Sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer.' Getty Images 'Sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer.'

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pertanahan Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, kasus sengketa pertanahan paling banyak terjadi karena pemekaran wilayah.

Untuk diketahui, pemekaran merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

"Kalau kita lihat, sengketa tanah ini paling banyak terjadi di daerah pemekaran atau perbatasan," jelas dia dalam webinar, "Kupas Tuntas Praktek Mafia Tanah", Jumat (12/3/2021).

Dari adanya pemekaran wilayah ini, terjadilah pemalsuan obyek sertifikat yaitu tanah diklaim oleh mafia dengan hasil data berbeda.

Baca juga: Oknum BPN Disebut Ikut Bermain dan Suburkan Praktik Mafia Tanah

"Misalnya, ibu (tinggal) di keluarahan A, dan ini (tanah yang dipalsukan) berada di kelurahan B karena sudah terjadi pemekaran," terang Erwin.

Memang pada akhirnya, pemilik asli dari sertifikat tanah yang dipalsukan akan menang di pengadilan.

Namun, kata Erwin, untuk memenangkan kasus tersebut diperlukan biaya dan waktu yang tak sedikit.

Sejatinya, pemalsuan sertifikat terbagi dalam tiga tingkat yaitu pemalsuan blanko, pencurian blanko asli oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemalsuan warkah tanah.

Pada pemalsuan blanko, fenomena tersebut pernah terjadi di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Di mana ada seorang mafia tanah mencetak blanko secara mandiri.

"Tetapi ya, kami kan sering melakukan audit. Lho ini sertifikat kan biasanya ada burung garuda, (biasanya) garuda ke kanan, nah ini ke kiri. Jadi, dia terbalik kepalanya," tutur dia.

Baca juga: Polri Bakal Pidana Oknum BPN yang Terlibat Praktik Mafia Tanah

Kemudian, ada oknum BPN melakukan pencurian blanko asli dan dia mengetik sendiri sertifikat tersebut. Fenomena ini terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Alhasil, sekilas blanko tersebut asli namun data dari sertifikat tersebut palsu.

Sementara itu, hal yang menimpa ibunda Mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal adalah pemalsuan warkah atau berkas pendukung sertifikat.

"Jadi, yang terjadi kemarin itu (ibu Dino) blanko asli, data asli, namun warkahnya yang palsu. Nah, ini semua banyak macam-macamnya," pungkas Erwin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X