Kompas.com - 08/03/2021, 18:30 WIB
Kementerian PUPR bersama Astra Tol Cipali selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah melakukan sejumlah penanganan guna mempercepat pemulihan kondisi jalan Tol Cipali KM 122. Kementerian PUPRKementerian PUPR bersama Astra Tol Cipali selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tengah melakukan sejumlah penanganan guna mempercepat pemulihan kondisi jalan Tol Cipali KM 122.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Badan Perlindungan Konsumen Negara Republik Indonesia (BPKN RI) melarang kenaikan tarif jalan tol.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing mengatakan, KKI banyak menerima aduan konsumen pengguna jalan tol terkait pelayanan yang tidak maksimal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, permasalahan yang banyak diadukan masyarakat yaitu terkait banjir yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan tol.

"Misalnya kasus banjir, drainase air yang tidak lancar dan pompa untuk membuang air tidak tersedia. Bahkan jalan tol dijadikan tempat menampung air dari jalan umum," kata David dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (08/03/2021).

Baca juga: Rest Area, Ketika Melintasi Tol Tak Lagi Membosankan

Selanjutnya, pengaduan terkait kondisi jalan tol yang rusak dan tidak segera dilakukan perbaikan.

Hal ini sangat berisiko terhadap konsumen atau pengguna jalan tol dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Masalah lain yang juga sering menjadi aduan adalah soal kemacetan di jalan tol.

"Kemacetan ini jelas tidak memenuhi syarat pelayanan minimal yaitu kecepatan tempuh rata-rata (bebas hambatan)," ujarnya.

David mengutip Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol disebutkan bahwa pelaksanaan konstruksi jalan tol harus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya.

"Seharusnya pengguna tol berhak mendapatkan ganti rugi apabila jalan tol yang dilalui banjir maupun rusak," tutur David.

Ganti rugi ini telah diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah (PP) 15 Tahun 2005.

Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.”   

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 88:

Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan jalan tol yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (mencangkup kondisi tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan).”

Berdasarkan temuan dan alasan itu, dia meminta agar rencana kenaikan tarif tol apapun layak dibatalkan demi kepentingan pengguna tol di seluruh Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.