Ego Sektoral Antar-lembaga Dinilai Menghambat Reforma Agraria

Kompas.com - 07/03/2021, 17:01 WIB
Kantor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Dok. Istimewa/Wakil Menteri ATR/BPN/Surya TjandraKantor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sabang, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Tenrisau menilai ego sektoral masih menjadi hambatan dalam melakukan upaya reformasi agraria di Indonesia.

"Koordinasi terlihat sangat sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan strategi yang pintar untuk dapat berkolaborasi dengan semua sektor," kata Andi Tenrisau dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, Minggu (7/3/2021).

Menurut Andi, masalah yang kerap terjadi di lapangan adalah koordinasi yang alot, misalnya antara Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Oleh karena itu, win-win solution dibutuhkan dalam penyelesaian terkait pertanahan ini, terutama antar-kementerian dan lembaga.

Baca juga: Jadi Contoh Reforma Agraria, Nelayan Dusun Seri Manfaatkan Sertifikat Tanah untuk Modal Usaha

"Supaya semua bisa merasa memiliki sumbangsih karena tujuan dari Reforma Agraria ini sangat baik, yaitu demi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritik sejumlah masalah kebijakan terkait pertanahan.

Salah satu yang menjadi sorotan utama yang merupakan tugas prioritas Kementerian ATR/BPN yaitu menyelesaikan kebijakan dualisme pertahanan di Indonesia.

Menurut Dewi, selama ini kebijakan pertanahan tidak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian ATR/BPN.

Malainkan terdapat pula tanah kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dualisme pengelolaan tanah kawasan hutan dan non hutan ini akhirnya berdampak pada tumpang tindihnya kebijakan akibat ego sektoral di antara kedua kementerian ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beli versus Ngontrak Rumah, Mana Lebih Menguntungkan?

Beli versus Ngontrak Rumah, Mana Lebih Menguntungkan?

Hunian
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Berita
Tiga Bulan, Bumi Serpong Damai Cetak Marketing Sales Rp 2,5 Triliun

Tiga Bulan, Bumi Serpong Damai Cetak Marketing Sales Rp 2,5 Triliun

Berita
Pemerintah Jamin Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat Adat Papua Barat

Pemerintah Jamin Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat Adat Papua Barat

Berita
Video Viral Apartemen Menyerupai Piramida yang Bikin Susah Penghuninya

Video Viral Apartemen Menyerupai Piramida yang Bikin Susah Penghuninya

Apartemen
Warga Bisa Ekspor Langsung Melalui Terminal Multipurpose Labuan Bajo

Warga Bisa Ekspor Langsung Melalui Terminal Multipurpose Labuan Bajo

Kawasan Terpadu
444 Rumah Dibangun untuk Masyarakat Terdampak Proyek Bendungan Kuningan

444 Rumah Dibangun untuk Masyarakat Terdampak Proyek Bendungan Kuningan

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Plus Minus Gunakan Panel Surya di Rumah

[POPULER PROPERTI] Plus Minus Gunakan Panel Surya di Rumah

Berita
Tahun Ini, Adhi Karya Bidik Kontrak Baru Senilai Rp 25 Triliun

Tahun Ini, Adhi Karya Bidik Kontrak Baru Senilai Rp 25 Triliun

Berita
Pemkab dan Pemkot di NTT Diminta Segera Validasi Data Kerusakan Rumah akibat Bencana

Pemkab dan Pemkot di NTT Diminta Segera Validasi Data Kerusakan Rumah akibat Bencana

Konstruksi
Trik Sederhana Bikin Rumah Sehat, Hijau, dan Hemat Energi

Trik Sederhana Bikin Rumah Sehat, Hijau, dan Hemat Energi

Tips
Daftar Lengkap Infrastruktur yang Dibangun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Daftar Lengkap Infrastruktur yang Dibangun di Kawasan Industri Terpadu Batang

Kawasan Terpadu
Lippo Raup Marketing Sales Rp 1,31 Triliun, Didominasi Cendana Icon

Lippo Raup Marketing Sales Rp 1,31 Triliun, Didominasi Cendana Icon

Perumahan
Wajib Diketahui, Empat Peran Penting Penilai atau Appraisal Pertanahan

Wajib Diketahui, Empat Peran Penting Penilai atau Appraisal Pertanahan

Berita
Jual Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Waskita Raup Rp 824 Miliar

Jual Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Waskita Raup Rp 824 Miliar

Berita
komentar
Close Ads X