Pengembang Senior MS Hidayat Sentil Perbankan untuk Berkorban Turunkan Bunga Kredit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang senior yang juga mantan Ketua Kadin Indonesia dan Menteri Perindustrian periode 2009-2014, Mohamad Suleman (MS) Hidayat mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi stimulus bagi sektor properti.

Eks Ketua Umum REI ini menilai bahwa stimulus yang telah diberikan akan berdampak positif dan menjadi catatan penting dalam sejarah sektor properti Indonesia.

Stimulus tersebut berupa penurunan BI 7-Day Reserve Repo Rate atau suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,5 persen, DP 0 Persen, hingga insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kemudahan izin usaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Terima kasih banyak respons cepat Pemerintah, memberi insentif dengan fasilitas bebaskan PPN rumah dan yang lainnya. Itu akan segera menstimulasi pergerakan sektor properti," kata MS Hidayat kepada Kompas.com, Kamis (04/03/2021).

Baca juga: Pemerintah Diskon PPN Rumah, Kadin: Bisa Jadi Motor Pemulihan Ekonomi

Meski demikian, menurut Hidayat, yang masih menjadi hambatan saat ini adalah sektor perbankan yang belum melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasalnya, bunga kredit perbankan hingga saat ini masih sangat tinggi yaitu di atas 10 persen. Seharusnya, dengan kebijakan pemerintah, perbankan juga ikut menurunkan bunga kredit menjadi 6,5 persen sampai 7 persen saja.

"Perbankan harus merestrukturisasi kredit-nya. Bunga kredit di bank itu masih tinggi di atas 10 persen. Susah sekali minta bank untuk ikut berkorban sementara," cetus Hidayat.

Hidayat menegaskan, perbankan harus turut berkorban dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, dan sektor properti merupakan lokomotifnya yang harus dibantu segera.

Dia mengatakan jika industri properti bergerak, maka dampaknya terhadap 174 industri ikutan lainnya akan sangat signifikan.

Sebut saja industri baja, semen, cat, mebel dan alat rumah tangga. Dan industri properti juga berdampak terhadap 350 industri kecil seperti industri furnitur, kasur, sapu alat dapur, hingga toiletries.

"Jadi sekarang itu intinya semuanya harus serba mudah, didiskon, dihapus aturan yang nggak penting terutama untuk memudahkan developer bangkit lagi. Sementara dari sisi daya beli difasilitasi dong supaya daya beli mulai sanggup membeli properti tahun ini," katanya.

Hidayat mencontohkan dengan adanya kebijakan insentif PPN tentu saja dapat menggerakkan stok rumah menengah yang tersisa saat ini untuk dapat terserap.

Dengan begitu akan dapat membantu cash flow para pengembang properti sehingga nantinya mereka kembali membangun unit properti baru.

Namun,  jika perbankan mau menurunkan bunga kreditnya, maka bukan hanya stok properti yang tersedia saja yang akan terserap, tetapi juga dapat menggerakkan permintaan (demand) baru.

"Nah dengan cara itu, maka properti dengan industri pendukung lainnya akan jalan. Itu pernah terjadi waktu krisis 1998. Sektor riil bangkit lebih dulu melalui sektor properti diikuti aktifnya industri manufaktur dan sebagainya," tuntas Hidayat.