Modus Mafia Tanah, dari Manipulasi Girik hingga Main di Pengadilan

Kompas.com - 04/03/2021, 16:00 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Dok. Kementerian ATR/BPNMenteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah yang diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memerangi mafia tanah.

Praktik mafia tanah dianggap sangat merugikan masyarakat. Mereka melakukannya melalui pemalsuan dokumen pertanahan.

Termasuk memanfaatkan girik dan memanipulasinya sebagai alas hak atas tanah yang mereka klaim.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto mengatakan, girik sendiri diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah.

Akibat yang ditimbulkan dari ulah mafia ini adalah sengketa dan konflik pertanahan, sehingga menyulitkan pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Jadi, boleh dikatakan penerbitan girik menjadi salah satu penyebab dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Indonesia.

Baca juga: Tutup Celah Mafia Tanah, Sertifikat Elektronik Akan Diintegrasikan dengan NIK

Mereka membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertifikat tanah lebih dari satu.

"Padahal girik sudah dilarang, dan sudah ada Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik," kata Agus dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (04/03/2021).

Dia menambahkan, pemberlakuan girik juga dipertegas kembali melalui SE Ditjen Pajak Nomor 44 Tahun 1998.

Namun demikian, faktanya hingga saat ini girik masih tetap berlaku dan Kementerian ATR/BPN juga membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya, sebelum didaftarkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X