Bangkitkan Gairah Investasi Jalan Tol, ATI Tegaskan Pemerintah Harus Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama untuk menggerakkan ekonomi nasional pada era pandemi.

Pemerintah juga terus berupaya memenuhi kebutuhan investasi untuk infrastruktur termasuk jalan tol, salah satunya melalui Sovereign Wealth Fund (SWF).

Sejauh ini, investor luar negeri yang tercatat menyatakan ketertarikannya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Abu Dhabi, Kanada, dan Belanda, dengan total investasi mencapai sekitar 9,5 miliar dolar atau ekuivalen Rp 135 triliun.

Dengan demikian, industri infrastruktur jalan tol diprediksi akan semakin bergairah. Ditambah, kembalinya kegiatan fisik setelah tersedianya vaksin Covid-19.

Baca juga: Tidak Dilibatkan, ATI Minta Pemerintah Bahas Sistem Transaksi MLFF dengan BUJT

Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) berpandangan, peranan jalan tol dalam meningkatkan kemudahan konektivitas dan aksesibilitas antar-wilayah akan menggerakkan perekonomian.

Selain penciptaan lapangan kerja dan efisiensi biaya logistik, keberadaan jalan tol di masa pandemi juga memiliki peran penting mendukung kelancaran distribusi vaksin Covid-19 ke beberapa wilayah.

Kemudahan konektivitas dengan telah terhubungnya jalur Tol Trans-Jawa meningkatkan ekspektasi akan jalan tol tidak hanya bebas hambatan, tetapi juga kualitas layanan.

"Tak mengherankan jika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan, pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) menjadi salah satu syarat penyesuaian tarif jalan tol," kata Sekjen ATI Krist Ade Sudiyono, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (01/03/2021).

Baca juga: Suara Astra Soal Transaksi Non-Setop MLFF, Pemilik Tol Harus Diajak Kolaborasi

Dengan demikian, lanjut Krist, SPM ini telah menjadi kewajiban bagi BUJT sebagai pengelola jalan tol.

Untuk mendukung itu, beberapa BUJT secara rutin terus melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memastikan dan mendapatkan masukan dari pengguna jalan tol untuk melakukan berbagai improvement dengan semangat pemenuhan SPM.

Berbagai kampanye juga dilakukan. Salah satunya membatasi kendaraan Over Load Over Dimension (ODOL) di jalan tol.

Kendaraan ODOL ini berdampak pada menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas, merusak infrastruktur jalan sehingga menyebabkan tingginya perawatan.

Terkait hal ini, ATI beserta BUJT bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian melakukan kampanye Selamat Sampai Tujuan (SETUJU) dan Tol Bebas ODOL.

Baca juga: Sistem Transaksi Tol MLFF Bakal Terkoneksi dengan Teknologi Pengukur ODOL

Hal yang sama dilakukan dalam sistem transaksi tol dan manajemen lalu lintas.

Inisiatif modernisasi transaksi tol berbasis nir sentuh (MLFF) yang saat ini sedang digulirkan, serta manajemen lalu lintas berbasis teknologi surveillance, adalah upaya-upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat pengguna jalan tol.

Namun demikian, Krist menegaskan, pentingnya konsistensi semua pemangku kepentingan  memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga model bisnis pengusahaan jalan tol dengan baik.

Selain operator yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas jalan tolnya, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian dalam memberantas fenomena kendaraan ODOL, termasuk konsistensi Kementerian PUPR dalam melakukan penyesuaian tarif juga harus konsisten.

"Saya percaya, upaya kolaborasi bersama ini akan mewujudkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur jalan tol yang lebih baik," tuntas Krist.